DPRD Jatim: Kembalikan Bidang Kebudayan
06-07-2010
beritasurabaya.net - Komisi E DPRD Jatim meminta agar penanganan bidang kebudayaan kembali ditangani komisi tersebut. Saat ini penanganan bidang kebudayaan ditangani oleh Komisi B yang membidangi bidang Ekonomi.
“Sebelumnya saat masih di dinas P dan K bidang kebudayaan masuk ke Komisi B karena terkait dengan beberapa gedung kesenian yang menghasilkan PAD. Padahal sejauh ini, terutama setelah bidang ini masuk ke Dinas pariwisata dan Kebudayaan, aspirasi masyarakat budaya dan kesenian selalu disampaikan ke Komisi E,” ujar anggota Komisi E, Kodrat Sunyoto, Selasa(06/07/10).
Kodrat juga mengungkapkan, sudah banyak aspirasi masyarakat terkait kesenian dan budaya disampaiakan ke Komisinya, namun karena budaya bukan bidang yang menjadi tanggung jawab pengawasan Komisi E maka penangannnya tidak optimal.
Kondisi ini, kata Kodrat juga terjadi di Komisi B, meskipun bidang budaya masuk dalam kewenangan Komisi yang dipimpin Renville Anthonio tersebut, namun banyak aspirasi kaum budaya dan seniman yang tidak optimal dalam penangananannya.
“Ya jelas tak tertangani dengan baik, wong Komisi B menanganai BUMD dan sebagainya. Memang seharusnya bidang budaya masuk ke Kesra yang ditangani Komisi E,” tegas Kodrat.
Kodrat mengakui, masuknya bidang Budaya ke dalam kewenangan Komisi B disebabkan keterkaitan dengan operasional beberap gedung kesenian milik Pemprov yang berarti terkait pula dengan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Namun menurut Kodrat, maslah kebudayaan bukan terbatas pada gedung kesenian, tetapi lebih dari itu sangat terkait dengan masalah sosial dan kesejahteraan mastarakat.
Hal senada juga diungkapakan oleh anggota Komisi E lainnya, Hery Prasetyo. "Perlunya perombakan kembali bidang-bidang yang menjadi kewenangan tiap Komisi, termasuk di dalamnya masalah Budaya. Menurutnya dengan adanya berbagai perubahan di tubuh birokrasi Pemprov Jatim sudah seharusnya DPRD turut menyesuaikan. "terangnya
“Dengan adanya Dinas yang dipecah maupun digabungkan, maka pembagian kewenangan pengawasan dan mitra kerja di Komisi-komisi harus pula disesuaikan. Ini perlu untuk optimalisasi tugas kita pada masyarakat,” pungkas Hery. bsn2
