Kabar Pasar

Pedagang pertanyakan Rp106 miliar untuk beli Pasar Turi

23-08-2010

beritasurabaya.net - Pedagang Pasar Turi mempertanyakan dana Rp106 miliar dari APBD Surabaya yang disebut-sebut digunakan untuk membeli bangunan Pasar Turi dan sisa pembangunan kios di tempat penampungan sementara.

Ketua Tim Pemulihan Paska Kebakaran (TPPK) Pasar Turi Arief Budiman mengatakan, dana itu diketahui dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2004 serta penjabaran APBD Surabaya.

"BPK mencatat total ada tiga kali pengeluaran dari kas Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai keseluruhan Rp 94,9 miliar. Dana itu disebut untuk pembelian bangunan Pasar Turi.. Tetapi, tidak diketahui dibayarkan ke siapa," kata Arief di Surabaya, Senin (23/8/2010).

Dalam audit disebutkan dikeluarkan dana Rp 54,23 miliar untuk membeli kios di bangunan unit satu dan dua. Sementara untuk unit tiga dan empat dikeluarkan Rp 14,3 miliar dan Rp 26,5 miliar.

"Pedagang sudah mencicil pembelian pasar ini selama bertahun-tahun dan seharusnya menjadi pemilik (bangunan pasar). Jika dinyatakan pasar ini dibeli pemerintah, seharusnya dananya diterima pedagang sebagai pemilik yang sudah mencicil. Pedagang tidak pernah terima dana itu dan sampai sekarang dana itu tidak jelas ke mana larinya," papar Arief.

Arief menduga, pengeluaran itu dipakai sebagai landasan pemerintah mengklaim kepemilikan atas bangunan Pasar Turi. Di sini lain, pedagang yang sudah mencicil puluhan tahun juga merasa sebagai pemilik sah bangunan pasar.

"Kami punya buku kios yang menyatakan kami pemilik kios. Pemerintah punya bukti apa," serunya.

Pertanyakan Dana Sisa
Selain itu, pedagang mempertanyakan sisa dana pembangunan kios. Dalam gambar kerja yang ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota Surabaya Arief Darmansyah disebutkan akan dibangun 3.600 kios di tempat pembangunan sementara (TPS). Dana pembangunan pada tahun 2007 disebutkan Rp18,8 miliar atau Rp 5,2 juta per kios.

“Faktanya, terakhir dinyatakan dibangun  Namun, terakhir hanya dibangun 1.464 kios di TPS,” tutur Arief. Dengan demikian, ada 2.136 kios tidak terbangun.

Seharusnya, dana pembangunan yang ditaksir Rp 11 miliar dikembalikan ke kas daerah. Namun, tidak jelas juga dana itu ke mana. “Dalam sejumlah surat dan laporan pemerintah disebutkan sudah keluar dana sedikitnya Rp 20,9 miliar dari kas daerah untuk membangun TPS,” ujarnya.

Dana Rp 5,5 diberikan kepada PT Nindya Karya pada 21 Juli 2008. Selanjutnya Dinas Perdagangan Surabaya mengajukan anggaran Rp15,4 miliar lagi untuk membangun TPS.

“Kami punya bukti pembayaran ke NK dan permintaan dana dari Dinas Perdagangan,” tuturnya. bsn2