Pembangunan Pasar Turi Bisa Dilaksanakan
24-11-2010
beritasurabaya.net - Dengan selesainya revisi kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Tim Pemulihan Paska Kebakaran (TPPK), Kepala UPTD Pasar Turi serta Pemkot Surabaya, Rabu (24/11/2010).
Nampaknya, Pembangunan Pasar Turi bisa segera dilaksanakan. Pasalnya, persoalan Pasar Turi yang melibatkan ratusan pedagang, sudah mendekati win-win solution.
Kemas Chalim Sekretaris TPPK Pasar Turi mengatakan, revisi yang dilakukan itu atas MoU pada 10 November yang sudah disampaikan ke Walikota Surabaya. Isi MoU yakni model strata title untuk pedagang.
"Namun Walikota Surabaya minta merevisi model strata title itu diganti hak pakai. Pedagang tidak ada persoalan dan sudah direvisi serta dikembalikan ke Walikota tadi siang. MoU ditandatangani Muklas Udin Asisten Sekkota Surabaya, Bashori Kepala UPTD Pasar Turi. Sedangkan perwakilan pedagang yang tandatangan yakni Aief Budiman Ketua TPPK, saya sendiri, H Lutfi dan H Rowafi koordinator Pedagang Konveksi dan H Tauhid koordinator Kelompok ABRI," terang Kemas.
Kemas juga menjelaskan, bahwa Muklas sendiri berjanji segera menyerahkan revisi MoU ke Walikota. Diperkirakan dua hari ke depan, pedagang bisa beraudiensi dengan Walikota.
Kemas menambahkan, dalam pertemuan dengan Muklas, para pedagang siap pindah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan beberapa syarat.
Pertama, pedagang yang punya buku stan tapi belum punya stan di TPS harus masuk ke TPS. Kedua, TPS yang dibuat investor harus layak pakai, ada lampu, MCK dan triplek yang bolong harus diganti.
Sementara pedagang yang tergabung dalam TPPK tapi belum punya stan di TPS sekitar 500 orang. Yang sudah punya stan di TPS lebih dulu bukan karena diundi tapi ditempatkan.
"Setiap 1 pedagang mendapat 1 stan di TPS. Untuk pedagang yang sudah ditempatkan, dari informasi Pak MUKLAS, akan direvisi kembali. Namun bagi pedagang yang tidak berkenan masuk TPS dapat kompensasi yakni 1 stan senilai Rp 1 juta. Ada pedagang yang punya 8 stan hanya mengambil 2 stan di TPS. Jadi dia dapat kompensasi Rp 6 juta," jelasnya.
Dengan adanya MoU tersebut, lanjut Kemas, pedagang berharap terus terjadi koordinasi terbuka dengan Pemkot Surabaya. Pemkot punya kewajiban terhadap apa saja yang selama ini tidak diakomodir terkait kepentingan pedagang. wan/bsn
