Anggaran Rp 50 Miliar Dipertanyakan BPK
17-08-2010
beritasurabaya.net - Badan Pemeriksa Keuangan meminta Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan penggunaan Rp 50 miliar dari APBD 2009. Dana itu menyangkut 60 proyek. Pemerintah juga diminta menjelaskan soal belanja yang tidak sesuai pos.
Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana mengatakan, pertanyaan itu tertuang dalam hasil audit APBD Surabaya 2009. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) mempertanyakan dana yang sudah keluar.
Sementara proyek belum jelas pertanggungjawabannya.
“Pendapat itu dicantumkan dalam hasil audit yang diterima DPRD akhir Juli 2010,” ujarnya di Surabaya, Selasa (17/08/10).
Selain itu, BPK juga mempertanyakan belanja dengan anggaran tidak
sesuai pos. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan
pengelolaan keuangan yang baik. “Ada pos belanja barang dipakai untuk belanja jasa. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Penjelasan itu harus tuntas tahun ini. Jika tidak, laporan keuangan
Surabaya akan terus diberi catatan oleh BPK. Catatan-catatan itu dapat memengaruhi proses pengucuran dana dari pusat. Apalagi, Kementerian Keuangan terus mendorong seluruh laporan penggunaan keuangan negaraharus mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Sementara itu , anggota DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele mengatakan, BPK tidak hanya mempertanyakan itu. Hasil kunjungan perwakilan DPRD Surabaya ke BPK menunjukkan hasil audit juga sudah diserahkan ke polisi dan kejaksaan. Kedua lembaga itu dapat menyelidiki apakah ada kerugian negara atau tidak.
“Tinggal bagaimana DPRD mau bersikap dengan fakta seperti ini. Ada hasil audit tidak wajar dan DPRD punya tanggung jawab moral sebagai lembaga yang punya hak penganggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, sudah mengkonfirmasi ke BPK tentang laporan itu. BPK memastikan belum ada kerugian terhadap keuangan negara.
“Itu hanya persoalan administrasi dan sedang ditindaklanjuti. Prinsipnya, tidak ada kerugian keuangan negara,”ujarnya.
Pemerintah antara lain menjelaskan kondisi di lapangan kerap tidak
bisa sama persis seperti di aturan penggunaan keuangan negara. Kondisi itu mengakibatkan ada persoalan-persoalan administrasi seperti yang dipertanyakan ke BPK.
“Saya sudah konsultasi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK tentang kondisi ini,” imbuhnya.
Konsultasi itu antara lain untuk bahan pengarahan ke pejabat yang
terkait berbagai program. Seperti di tempat lain, sebagian pejabat di
Surabaya juga takut ditunjuk jadi pimpinan proyek. Mereka khawatir
dituntut KPK setelah proyek selesai karena ada kondisi-kondisi yang
tidak sama persis dengan aturan penggunaan keuangan negara.
“Saya dorong pejabat untuk tidak takut selama bekerja dengan benar,” pungkasnya. bsn4
