Peristiwa

Ajak Tobat dan Risma Jangan Dilengserkan

14-01-2011

beritasurabaya.net - Usai menggelar aksinya, Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) ditemui pimpinan DPRD Surabaya beserta perwakilan fraksinya. Dalam pertemuan itu, GRS yang menyatakan mendukung wali kota Surabaya meminta jaminan jika dalam pemeriksaan hak angket, posisi wali kota aman.

Bahkan dalam pertemuan di ruang BK, seluruh anggota dewan juga diminta untuk bertobat. Jumat (14/01/2011), GRS yang mendukung wali kota sampai masa akhir jabatannya, menolak tol tengah, mendukung pemberlakuan pajak reklame serta mengajak DPRD untuk tobat demi membela rakyat, menyampaikan aspirasinya di hadapan dewan. Bahkan Mat Mochtar selaku koordinator GRS meminta agar Risma, sapaan akrab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak diinterpelasi lagi.

?Karena masalah pajak reklame, saya minta Bu Risma jangan diinterpelasi lagi,? ujar Mat

Mochtar yang mengaku ikhlas mendukung Risma walau telah banyak merogoh koceknya demi pemenangan di Pemilukada lalu. Mat Mochtar juga mengajak seluruh anggota dewan dari berbagai macam partai itu agar bertarung di Pemilukada mendatang, jangan hanya bisa melengserkan Risma di tengah jalan. Pimpinan DPRD Surabaya Wishnu Wardhana pun tertawa dan menjawab jika untuk masalah kenaikan pajak reklame, sudah tak ada lagi interpelasi.

?Interpelasi sudah kami lakukan, saat ini hanya pemeriksaan atas hak angket,? tandas Wishnu.

Tak hanya itu, Mat Mochtar juga menegaskan, apakah DPRD Surabaya bisa memberikan jaminan kalau posisi Risma setelah diperiksa Panitia Angket, aman alias tak dilengserkan?

?Ini semua ada prosesnya. Kita selaku DPRD tak bisa memberikan jaminan jika prosesnya belum selesai. Ini semua tergantung hasil pemeriksaan di Panitia Angket,? jelas Wishnu.

Atas pertemuan itu, Wishnu berjanji akan membawa empat tuntutan GRS ke paripurna.

?Kita tak bisa memutuskan sepihak, masalah ini akan kita pelajari. Kita akan bawa ini ke rapat,? tandas Wishnu.

Sementara usai mengikuti pertemuan itu, Mat Mochtar yang didampingi Sekjen GRS Amirudin Sidig mempertanyakan sikap DPRD Surabaya yang dulu menolak tol tengah, tapi kenapa sekarang berbalik mendukungnya. Dukungan itu dinilai sama sekali tidak mencerminkan anggota dewan membela rakyat kecil.

"Awalnya menolak . Kenapa setelah ada Rp 9 triliun (nilai proyek tol tengah, red) menjadi setuju? Ini berbeda dikala PKL digusur, siapa yang mau membela?" tutur Mat Mochtar. ries/bsn

Foto: Pertemuan GRS dengan Anggota DPRD Surabaya.