Wali Kota Tak Paham Permendagri 16/2006
24-01-2011
beritasurabaya.net - Dalam pemeriksaan di depan Panitia Angket DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pasang badan. Menurut dia, dirinya selaku pimpinan dan menandatangani Perwali 56 dan 57 terkait kenaikan pajak reklame adalah orang yang paling bertanggung jawab.
"Saya yang menandatangani Perwali itu, yang bertanggung jawab. Jika ada kesalahan, saya yang salah," ujar dia, Selasa (24/01/2011).
Risma, sapaan akrabnya, menjelaskan, dirinya selaku pimpinan di kota ini, telah memercayakan perumusan Perwali kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. Karena itu, saat draft itu jadi, dirinya memang tak sempat membacanya secara detil. Hanya saja, dirinya selaku birokrat yang pernah diperiksa petugas kepolisian gara-gara reklame, menilai dengan adanya kenaikan pajak, dirinya sangat mendukung.
"Dulu saat diperiksa, petugas penyidik mengatakan uang reklame itu paling besar masuk ke biro reklame, sedangkan yang masuk ke negara hanya sedikit. Nah dari situlah, saya berkeyakinan jika kenaikan pajak reklame itu, pasti akan menambah pendapatan asli daerah yang cukup besar. Karena itu saya setuju dengan kenaikannya. Tapi saya hanya berpesan agar masalah insentif dan disinsentif harus diperhatikan. Begitu juga masalah keamanan dan penataan, harus diutamakan," tandas Risma.
Masalah itu disampaikan Risma kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya Suhartoyo saat di Jakarta. Saat itu, Risma diberi kabar jika akan ada Perwali baru untuk mengatur masalah kenaikan pajak reklame. Risma selaku pimpinan tentu tak membaca draft tersebut, namun setelah ditandatangani, barulah dirinya membaca reklame itu walau tak detil.
Sayangnya, dalam pembuatan Perwali 56 dan 57, Risma mengaku tak tahu ada Permendagri 16/2006 yang mengatur masalah pembuatan kebijakan atau regulasi yang harus dilakukan tim. Selama ini, Pemkot Surabaya hanya mengacu pada Permendagri 10/2004 yang memerbolehkan pembuatan kebijakan atau regulasi tanpa tim.
"Dalam pasal 5 ayat (3) Permendagri 16/2006 sudah jelas disebutkan jika penyusunan produk hukum daerah harus membentuk tim SKPD untuk membahasnya. Tapi untuk Perwali ini kan tidak, karena itu saya minta Bu wali untuk membaca Permendagri ini," ujar Ketua Panitia Angket M Sachiroel Alim.
Risma menjelaskan, kebiasaan di Pemkot, saat draft Perwali sudah diparaf asisten sampai Sekda, maka wali kota sudah yakin jika itu benar. Selanjutnya, wali kota menandatanganinya untuk disahkan.
"Saat akan diberlakukan, Kepala Dinas
Pendapatan menjelaskan jika kapanpun Perwali itu diberlakukan, tetap saja yang akan naik pajaknya adalah reklame yang baru atau izinnya sudah mati. Begitu juga terkait adalah Raperda Pajak Daerah, jika Perda itu sudah disahkan, maka Perwali yang ada juga tak berlaku," ungkap Risma.
Dalam pemeriksaan terkait prosedur, substansi dan dampak Perwali 56 dan 57, rapat kemarin belum tuntas. Panitia Angket akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan. Bahkan terkait penjelasan Risma tentang perbandingan kenaikan pajak reklame di Jakarta dan Surabaya, tak ada perbedaan jauh, Panitia Angket juga mengagendakan berkonsultasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat itu Risma menjelaskan, walau pajak reklame di Surabaya lebih besar, namun biaya operasionalnya lebih kecil. Bahkan tak sekadar menaikkan pajak reklame, Pemkot Surabaya juga memermudah pengurusan izinnya agar tak memberatkan pengusaha. Ries/bsn
Foto: Pemeriksaan terhadap wali kota Surabaya.
