Tokoh PDIP Surabaya Hujat Tindakan Fraksi
01-02-2011
beritasurabaya.net - Forum Cinta PDIP yang di dalamnya terdapat mantan DPRD periode lalu, menyesalkan lepasnya dukungan dari Fraksi PDIP kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Seharusnya, hal tersebut tak perlu terjadi, lantaran PDIP Surabaya sebagai partai pengusung Risma-Bambang DH.
Para mantan dewan yang juga tokoh di PDIP Surabaya itu adalah Suliad, Sjukur Amaludin, Krisnadi Nasution dan Sri Hono Yularko, mengaku kaget dengan sikap fraksinya yang justru tak membela wali kota.
?Tentu saja, sikap Fraksi PDIP di DPRD Surabaya membuat kami kaget. Kok bisa seperti itu?? tandas Suliad, selaku ketua Forum Cinta PDIP, Selasa (01/02/2011).
Suliad juga menilai, keputusan fraksi dan partainya di Surabaya yang memberi angin segar atas upaya pemakzulan wali kota, adalah sikap membangkang. Khususnya pembangkangan terhadap aturan partai.
Forum ini lalu meminta DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP untuk menentukan langkah tegas atas sikap di PDIP Surabaya.
?DPD dan DPP harus membentuk tim investigasi. Karena sudah jelas ada instruksi dari pusat yang melarang kader PDIP terlibat langsung dalam upaya pelengseran wali kota. Utamanya, tim ini harus mengusut seluruh anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya serta oknum kader partai yang ikut unjuk rasa,? tandas Suliad.
Sementara Sekretaris Forum Cinta PDIP Sjukur Amaludin menegaskan, perbuatan DPC PDIP yang mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa tidak bisa dibenarkan. Menurut dia, aksi unjuk rasa itu bukan atas keinginan PDIP, tapi atas keinginan DPC, karena dalam aksi tersebut pengurus struktural yang terlibat.
Dengan keterlibatan itu, masyarakat menilai kalau aksi unjuk rasa menuntut wali kota mundur dari jabatannya, merupakan keinginan PDIP.
?Mereka melanggar intruksi DPP, karena sebelum demo sudah ada imbauan dari DPP untuk tidak melakukan aksi penurunan wali kota,? kata Sjukur.
Forum Cinta PDIP ini siap memertahankan Tri Rismaharini sebagai wali kota dan Bambang DH sebagai wakil wali kota, sampai masa jabatannya berakhir.
Sri Hono Yularko menilai, perbuatan elit politik PDIP merupakan bentuk akrobat politik. Dirinya saat Pemilukada 2010 pernah mengingatkan, kalau mengangkat wali kota bukan kader akan menuai akibat yang fatal. Namun, saat itu tidak ada respon dari partai. Untuk itu, apapun kondisinya harus dipertahankan. ries/bsn
