Peristiwa

Latah, DPW PKB Jatim Sikapi Pelengseran Wali Kota

02-02-2011

beritasurabaya.net - Setelah pimpinan pusat PDIP dan Partai Demokrat turun gunung untuk menyelesaikan kasus pemakzulan wali kota di Surabaya, kini giliran DPW PKB Jatim yang mengambil peran.

DPW di bawah kepemimpinan Imam Nahrawi ini, meminta Fraksi PKB di DPRD Surabaya mencabut dukungannya atas pelengseran Wali Kota Tri Rismaharini. Jika dalam dua hari tak dilakukan, maka akan dilakukan tindakan tegas terhadap anggota DPRD dari PKB tersebut.

Ini disampaikan Humas DPW PKB Jatim Arie Rankuty. Dalam realesenya melalui SMS ke wartawan, Rabu (02/02/2011), Arie menyatakan jika pelengseran terhadap wali kota Surabaya itu sangatlah tak masuk akal. Sebab, yang menjadi penyebabnya hanyalah masalah Perwali 56 dan 57 terkait kenaikan pajak reklame.

"Padahal Perwali itu kan bisa diubah dengan jalan merevisinya. Apalagi masalah reklame tak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, khususnya warga Surabaya," ujar Arie yang dihubungi melalui telepon selularnya.

Arie juga menjelaskan, terkait pengambilan keputusan di fraksi, baik DPC PKB Surabaya maupun Fraksi PKB tak pernah menggelar rapat membahas masalah pemberian dukungan atas pelengseran itu di tingkat DPC.

"Terlebih untuk konsultasi ke DPW PKB Jatim untuk mengambil kesimpulan, tak pernah dilakukan fraksi. Ini sudah tak benar. Kita minta dalam dua hari, Musyafak Rouf selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PKB dan seluruh Fraksi PKB untuk mencabut dukungannya," tegas dia.

Desakan pencabutan dukungan ini, kata Arie, karena melihat sejarah yang menimpa Bapak Bangsa dan Bapak Pluralisme (alm) KH Abdurrahman Wachid atau Gus Dur. Disampaikan Arie, Gus Dur dilengserkan dari jabatannya berkat koalisi partai.

"Gus Dur lengser dari Presiden karena partai-partai itu dengan sebab yang tak jelas dan tak masuk akal," ujar dia.

Disinggung tentang dukungan terhadap pelengseran Tri Rismaharini, justru merupakan tindakan balas dendam atas pelengseran Gus Dur. Sebab saat Gus Dur lengser, informasi yang berkembang di masyarakat, partai yang menjadi otaknya justru PDIP. Lantas kenapa saat wali kota yang diusung partai yang sama, PKB justru diminta mencabut dukungan pelengseran itu? Mendukung pelengseran wali kota, justru tak ada kaitannya dengan sejarah kelam PKB itu?

"Sejarah kita seperti itu. Kita meminta mencabut dukungan itu karena ada koalisi besar," tandas Arie.

Padahal saat ini kita tahu, di pusat, PDIP tak masuk dalam koalisi besar. PDIP justru memilih menjadi oposisi koalisi besar yang mendukung pemerintahan saat ini.

Sementara Ketua DPC PKB Surabaya yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Musyafak Rouf yang dikonfirmasi menanggapi enteng permintaan itu.

"Kalau memang diminta mencabut, kita akan buatkan surat. Apa susahnya,? tegas Musyafak.

Bahkan Musyafak kembali bertanya, apakah PKB itu milik DPW PKB Jatim? "Lha wong DPP saja diam? Siapa itu Arie, dia itu pengurus apa? Apa dia akon-akon (mengaku-ngaku, red) sebagai Humas? Saya saja sebagai wakil ketua di DPW, diam," ungkap Musyafak mengakhiri pembicaraan. ries/bsn