Peristiwa

Partai Lain Beri Sangsi, Golkar Justru Mendukung

05-02-2011

beritasurabaya.net - Dampak dari Rekomendasi Pemberhentian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini oleh DPRD Surabaya. Akhirnya terus membias, ini dibuktikan dengan adanya sejumlah fraksi di DPRD Surabaya yang ditekan DPP masing-masing partai, dengan ancaman recall dan pemecatan.

Namun hal itu tidak berlaku difraksi partai Golkar. Karena, justru fraksi Golkar mendapat dukungan dari DPD partai beringin untuk terus melanjutkan fungsi pengawasan DPRD tersebut.

Adies Kadir Penasehat fraksi Golkar DPRD Surabaya mengatakan, sebelum mendukung hasil rekomendasi pansus hak angket soal pemakzulan, fraksi partai Golkar sudah melakukan kajian matang dengan pengurus DPD Partai Golkar terkait dan juga sejumlah pengamat hukum.

"Keputusan yang kita ambil tidak serta merta, semua penuh dengan pertimbangan dalam segala aspek," tegas Adies yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya.

Adies juga menjelaskan, disamping melakukan kajian, fraksinya juga berkonsultasi dengan DPD Partai Golkar Jawa Timur, sehingga wajar jika kemudian keputusan fraksi Golkar DPRD Surabaya mendapat dukungan penuh dari segenap elemen partai, baik ditingkat Surabaya maupun Jawa Timur.

"Apa yang dilakukan fraksi Golkar, merupakan bentuk keberpihakan terhadap sekelompok masyarakat Surabaya yang dirugikan oleh kebijakan walikota yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, ? paparnya.

Terkait tidak adanya sangsi dari DPP partai Golkar sebagaimana DPP partai lain, Adies Kadir mengatakan, partai Golkar adalah partai yang modern, tidak serta merta begitu saja memberikan sangsi terhadap institusi partai yang lebih rendah, hanya ada 3 hal yang membuat DPP akan melakukan intervensi, yang pertama bilamana pengurus dan anggota fraksi partai Golkar DPRD Surabaya yakni apabila adanya pelanggaran AD/ART partai Golkar, yang kedua adalah apabila ada pelanggaran pidana dan KKN, dan yang terakhir adalah apabila ada tindakan yang mengarah kepada makar terhadap Negara.

"Kalau tiga hal itu tidak ada, ya DPP tidak akan intervensi," jelas Adies.

Saat disinggung soal upaya balik kucing sejumlah fraksi dengan mencabut dukungan, Adies menegaskan, keputusan pemakzulan merupakan keputusan resmi DPRD Surabaya yang tertuang dalam siding paripurna, oleh sebab itu harus ada paripurna lagi untuk menggalkan paripurna yang pertama, namun hal itu tidak serta merta begitu saja, pasalnya Banmus harus kembali memanggil pansus hak angket dan mengusulkan dalam sidang paripurna.

"Masing-masing fraksi kan punya wakil di pansus, sementara pemakzulan merupakan rekomendasi dari tim pansus, kalau sekarang dicabut begitu saja. Biar masyarakat yang menilai inkonsitensi tersebut," katanya.

Adies menambahkan, seharusnya, semua harus diselesaikan secara elegan, rekomendasi dari DPRD diserahkan kepada MA dulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika kemudian MA menolak maka semua akan selesai.

"Ini kan lebih elegan dari pada harus berbalik arah dalam sekejap seperti ini," pungkasnya. wan/bsn

Foto : Adies Kadir