Peristiwa

APBD Tetap Bela Rakyat

11-02-2011

beritasurabaya.net - Jawaban eksekutif atas pertanyaan fraksi dalam penyampaian pendapat umum pada paripurna, Jumat (11/2/2011) disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH.

Pada paripurna ini, Tri Rismaharini berhalangan hadir lantaran ada urusan mendadak. Dalam penyampaian jawaban itu, Bambang DH menjelaskan jika Pemkot Surabaya pada 2011 ini memiliki program penanggulangan banjir dengan menyediakan dana sebesar Rp 266 miliar.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan, normalisasi, peningkatan saluran serta pembangunan rumah pompa baru.

"Diharapkan dengan program tersebut, banjir atau genangan air yang terjadi di Surabaya bisa teratasi," kata dia.

Sementara terkait banjir tahunan yang menimpa warga di Kelurahan Tambak Dono dan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, akan ada pembangunan pintu air.

"Ini upaya yang dilakukan Surabaya, sementara untuk normalisasi Kali Lamong itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemkot Surabaya juga akan memerbaiki jalan yang rusak di kawasan itu," tandas Bambang DH.

Di daerah rawan banjir, Pemkot Surabaya selalu memersiapkan sumber daya manusia yang tergabung dalam Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Hal ini mengacu arahan pemerintah pusat, dimana setiap daerah harus memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk Surabaya, badan itu berbentuk Satkorlak PB Kota Surabaya.

Sementara terkait tudingan eksekutif tak berpihak pada pendidikan, juga dibantah Bambang DH. Dalam jawaban itu, Bambang DH menjelaskan jika pos PAUD yang ada di Surabaya mencapai 881 PAUD, bukan ribuan. Karena itu, anggaran untuk pendidikan dasar usia dini hanya diberikan kepada 800 pos PAUD yang sudah resmi dan memiliki izin.

"Jadi tak ada alasan, pemkot membeda-bedakan bantuan untuk PAUD. Semua yang memiliki izin, mendapat kucuran dana," ujar dia.

Pemkot Surabaya juga memberikan prioritas anggaran pendidikan kepada warga miskin. Progam tersebut sudah diwujudkan dengan pengucuran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. Program ini juga diberikan ke seluruh sekolah di Surabaya. Bagi warga putus sekolah, Pemkot Surabaya juga memiliki program bantuan pendidikan berupa kejar paket atau penyesuaian kelulusan. Bahkan di setiap kecamatan diwajibkan melakukan data kepada warga putus sekolah agar segera ditangani pemkot. ries/bsn

Foto : Bambang DH Wakil Wali Kota Surabaya saat memberi keterangan pada wartawan.