Peristiwa

Panitia Angket Perwali Hamburkan Uang Rakyat

12-02-2011

beritasurabaya.net - Tidak selesainya pekerjaan Panitia Angket Perwali 56 dan 57 yang sudah dibuatkan keputusan atau rekomendasi melalui paripurna DPRD Surabaya, bisa disebut menghambur-hamburkan uang rakyat.

Seluruh kegiatan di DPRD itu, tentu menggunakan anggaran yang tak sedikit. Apalagi menyoal masalah Perwali itu sudah dijalankan hak interpelasi dan diteruskan dengan hak angket serta sudah diparipurnakan. Tentu saja ada anggaran ratusan juta yang terserap untuk kegiatan itu. Nyatanya, setelah ada intervensi dari partai politik di tingkat pusat, beberapa fraksi pun ramai-ramai mencabut dukungannya terhadap rekomendasi Panitia Angket. Bak angin, kegiatan itu pun berlalu begitu saja tanpa ada endingnya.

Seharusnya, setelah diputuskan melalui paripurna, hasilnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. Kenyataannya, kasus itu tetap ngendon di DPRD Surabaya tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Salah satu pengusul interpelasi Perwali 56 dan 57, Erick Reginal Tahalele membenarkan jika saat Panitia Angket dibentuk lalu dilanjutkan dengan keluarnya rekomendasi di paripurna, itu menggunakan anggaran besar.

"Itu menggunakan uang rakyat. Tapi saya tak mengatakan itu korupsi. Justru dengan begitu akan dinilai ada perilaku yang tak bertanggungjawab karena keputusan yang sudah diparipurnakan itu dibiarkan ngambang," ungkap Erick, Sabtu (12/2/2011).

Erick meminta, yang membuat keputusan ?dalam hal ini adalah Panitia Angket harus bertanggungjawab ke rakyat.

"Disebut menghambur-hamburkan uang itu merupakan dampak dari kesalahan yang mereka (Panitia Angket, red) lakukan. Yang penting, hal ini jangan jadi kebiasaan di kemudian hari, setiap membuat keputusan selalu ngambang," kata dia yang menyebut jika itu sama saja dengan politik dagang sapi.

Sekali lagi, Erick tak menyebut jika itu merupakan korupsi berjamaah. Menurut dia, dirinya tak menghindar karena memang dirinya tak masuk sebagai Panitia Angket.

"Yang lebih pas, hal itu adalah penyimpangan dari jabatan karena bisa saja dilakukan demi kepentingan politiknya. Itu kan menggunakan APBD untuk kepentingan Panitia Angket, lalu ditekan, orang jadi kalang kabut. Masyarakat sadar atau tidak dengan apa yang terjadi?" tambah dia.

Informasinya, salah satu bentuk korupsi itu adalah penyimpangan dari jabatan. Namun Erick sangat berharap agar keputusan Panitia Angket itu bisa diteruskan ke Mahkamah Agung.

Terkait sikap Fraksi Golkar yang ngotot meneruskan masalah itu, justru partai itu dijelek-jelekkan di dunia maya.

"Jangan katakan Golkar mau menurunkan wali kota, Fraksi Golkar disebut musuh bersama, dan Fraksi Golkar dikatakan fraksi orde baru, ini bagaimana? Padahal Golkar hanya ingin menjalankan aturan yang ada. Sementara untuk pertanggungjawabannya ke masyarakat, saat ada reses pada April mendatang, masing-masing parpol harus menjelaskannya ke rakyat atau konstituennya," papar Erick. ries/bsn