Bahas Coblos Ulang, Wisnu Berdebat Lawan Wisnu
29-07-2010
beritasurabaya - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya yang membahas masalah coblos ulang pemilukada Surabaya menjadi ajang unsur pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Wisnu Wardhana dengan Wakil Ketua Wisnu Sakti Buana. Tema anggaran coblos ulang, serta penetapan tanggal coblos ulang masih menjadi topik utama rapat banmus tersebut.
Ketua DPRD Wisnu Wardhana mengatakan, bahwa keputusan Pemkot dengan memberikan dana operasional coblos ulang kepada KPU tanpa melalui persetujuan DPRD dinilai salah, menurut Wisnu mekanisme yang benar sesuai dengan aturan adalah dengan mengajukan Mendahului Perubahan Anggaran (MPAK) kepada DPRD terlebih dahulu.
"Aturannya sudah jelas, jika ingin menggunakan dana tambahan dari APBD, harus melalui MPAK terlebih dahulu, meskipun itu statusnya hibah, tetap melalui MPAK, itu yang benar," ujar Wisnu saat memimpin rapat banmus, Kamis (30/7/2010).
Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana menyanggah pernyataan Ketua DPRD tersebut. Menurut dia, pencairan dana dengan sistem hibah, tidak perlu melalui persetujuan DPRD dan pemberian dana hibah diambilkan dari kas Pemkot sebagai dana talangan.
"Coba cek surat Mendagri, disitu dijelaskan bahwa Kepala daerah dapat memberikan dana hibah ke KPU dengan hanya mengubah Perwali saja," bantah Wisnu Sakti.
Perdebatan antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut mencoba menafsir satu surat yang sama, yakni surat dari Kementrian Dalam Negeri bernomor 237/468/BAKD yang dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur.
Di saat Wisnu dan Wisnu (Ketua dan Wakil DPRD Surabaya) berdebat, peserta rapat lainnya, yakni Polrestabes, Panwas, Pemkot dan KPU hanya bisa menonton adu argumentasi tersebut. Wisnu wardhana dan Wisnu Sakti nampak saling menyela untuk mempertahankan argumentasi masing-masing. Akhirnya, suasana rapat banmus DPRD masih tegang dan belum menemukan kata sepakat. bsn5
