Peristiwa

Sistem Open House Harus Dirubah

15-09-2010

beritasurabaya.net  - Din Syamsuddin Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah  menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengubah sistem open house saat merayakan Lebaran.
    
Din mengatakan, sistem mengundang massa ke kediaman memang sangat rawan untuk saling berebut dan berusaha mendapatkan tempat strategis.
    
"Lebih- - lebih lagi bisa bersalaman dengan presiden. Setiap orang pasti menginginkannya. Apalagi, saya mendengar juga ada uang saku dari presiden. Sudah pasti banyak sekali orang yang berebut mendapatkannya," ujar Din pada wartawan saat berkunjung di Surabaya, Selasa malam (14/09/10).
    
Saran yang diberikan ini tidak hanya ditujukan kepada seorang presiden, namun kepada para menteri, gubernur, wali kota atau bupati serta tokoh masyarakat yang biasa menggelar "open house" di kediaman.
    
Din juga menambahkan, akan lebih bijaksana jika seorang pemimpin yang turun ke bawah menemui masyarakat dalam bersilaturrahim dan merayakan Hari Raya Idul Fitri.
    
"Saya lebih setuju jika pemimpin yang menemui rakyatnya. Atau paling tidak, usai Sholat Id, presiden mengunjungi masjid atau pemukiman dan menemui kemudian bersalaman meminta maaf," ucapnya.
    
Saran Din Syamsuddin ini terkait acara "open house" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara yang telah merenggut nyawa seorang tuna netra, Jhony Malela, akibat kelelahan setelah berdesak - desakan antre di pintu gerbang istana.
    
Kata Din, kasus tersebut hendaknya harus jadi pelajaran, tidak hanya bagi presiden, tetapi bagi siapapun. Meninggalnya seorang tuna netra itu sangat disayangkan.
    
"Jangan anggap remeh masalah ini. Saya sarankan kepada pemerintah jika ingin memberi sedekah, jangan mendatangkan rakyat dengan jumlah besar, tetapi mereka yang mendatangi rakyat langsung ke bawah," tegasnya
    
Din menegaskan, "open house" pada hakikatnya sebagai ajang permohonan maaf. Karena itulah, pemerintah ke depan karena bertindak sebagai atasan, maka harus mendatangi rakyat yang menjadi bawahannya. "Karena yang berpeluang berbuat dosa atau kekhilafan itu adalah atasan, bukan seorang bawahan," pungkasnya. wan/bsn

Advertising
Advertising