Peristiwa

Warga Dolly Demo CCTV

03-11-2010

beritasurabaya.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang berencana untuk memasang CCTV di kawasan lokalisasi Dolly ditolak oleh warga sekitar lokalisasi.

Sebagai bentuk penolakan rencana tersebut, puluhan pemuda yang tinggal disekitar lokalisasi menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (3/11/10).

Saat menggelar aksi unjuk rasa di depan mulut gang Dolly, koordinator aksi meneriakkan orasi-orasi yang intinya menolak pemasangan CCTV dan penutupan Dolly. Selain itu, masa pengunjuk rasa juga membentangkan berbagai spanduk.

Diantaranya bertuliskan, 'Tolak Rencana Pemasangan CCTV dan Penutupan Dolly', 'Pemkot Jangan Kau Bunuh Lahanku Pelan-pelan …', 'CCTV = Tidak Manusiawi', dan spanduk lainnya.

Syafig Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi (FKML) Surabaya mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk keresahan warga atas rencana pemkot untuk menutup Dolly.

Sebab, apabila Dolly jadi ditutup, maka yang akan dirugikan bukan hanya pekerja seks komersial (PSK) dan para mucikarinya. Akan tetapi juga akan merugikan warga sekitar.

"Dampak sosialnya sangat luas, bukan hanya terhadap PSK dan mucikari,"paparnya.

Apabila pemkot benar-benar menertibkan praktek prostitusi, ada baiknya lebih dulu ditangani adalah para PSK yang masih berada di jalan.

Selain itu, masih banyak juga praktek prostitusi di luar Dolly yang berkedok sebagai panti pijat, toko dan sebagainya.

"Jangan kambing hitamkan lokalisasi. Disini lembaganya jelas, anak-anak (PSK) mendapatkan pembinaan dan pendidikan," tegasnya.

Syafig mengkhawatirkan, bila Dolly ditutup tapi praktek prostitusi di luar lokalisasi tidak mendapatkan penanganan yang tepat, nanti malah menimbulkan permasalahan baru.

Sebagai contoh, penutupan lokalisasi di Jakarta dan Bandung. Dampak dari penutupan itu, praktek prostitusi di jalanan semakin meningkat.

"Pesan saya ya itu, lebih baik mengelola yang di jalanan," pintanya.

Terkait dengan rencana pemasangan CCTV, Syafig menyarankan agar anggaran yang rencananya digunakan untuk pemasangan CCTV dialihkan untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan.

"CCTV itu kan dari APBD ? lebih baik digunakan untuk anggaran pendidikan atau kesehatan. Sekarang saja pendidikan masih tidak karu-karuan dan kesehatan warga kurang diperhatikan," ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan salah satu peserta unjuk rasa, Agus Kunci. Menurutnya, penutupan Dolly akan mempunyai dampak yang luas. Tak hanya para PSK dan mucikari yang kehilangan tempat kerja, warga sekitar juga terancam kehilangan mata pencaharian. Belum lagi, penutupan Dolly bisa memicu meningkatnya angka kriminalitas.

"Ada tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, kasus perkosaan masih banyak. Apalagi nanti kalau ditutup ? logikanya disitu," tukasnya.

Sementara itu, pemkot akan melanjutkan rencana pemasangan CCTV di kawasan Dolly meski ada penolakan dari warga sekitar lokalisasi.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan, pemasangan CCTV akan dilakukan utamanya di kawasan yang rawan terjadi kecelakaan dan rawan terjadi tindak kriminalitas.

"Siapa yang mau memasang CCTV di rumah warga," tanyanya saat dimintai pendapat atas adanya penolakan dari warga Dolly. wan/bsn