Peristiwa

Dana Hibah Tak Cair, Wali Kota di-Hak Angket

16-12-2010

beritasurabaya.net - DPRD Surabaya saat ini gemar menggunakan hak inisiatifnya, terutama hak angket. Tercatat, sampai saat ini sudah ada tiga hak angket yang digunakan dewan.

Bahkan yang keempat, hak angket bakal digunakan untuk "menyidang" wali kota atas kebijakannya tak merealisasikan dana hibah untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Tiga hak angket lainnya yang dijalankan adalah hak angket untuk mengembalikan aset pemkot berupa lahan Jl Kenari, yang kedua hak angket untuk mengembalikan lahan kebun bibit dan ketiga adalah hak angket sebagai kelanjutan interpelasi atas diberlakukannya Perwali 56 dan 57 terkait kenaikan pajak reklame.

Terkait hak angket dana hibah, Ketua Komisi B DPRD Surabaya yang juga anggota Fraksi Demokrat Moch Mahmud membenarkannya. Sampai Kamis (16/12/2010) siang, penggalangan dukungan untuk mendukung usulan dijalankannya hak angket dana hibah sudah berlangsung.

Ada 16 anggota dewan yang mendukung dilaksanakannya hak angket.

Rata-rata, ke-16 anggota dewan itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi APKINDO, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDS. Sementara dua fraksi, PDIP dan PKS, masih belum ada yang menyatakan dukungannya.

Lebih jauh, Mahmud mengatakan, pengusul hak angket dana hibah ini juga akan mencoba menawari anggota Fraksi PKS dan PDIP. Jika tak direspon, maka tetap saja hak angket itu dijalankan. Karena dengan jumlah 16 pendukung, hak angket itu sudah bisa dijalankan.

Sesuai aturan, usulan hak angket itu cukup didukung tujuh anggota atau sebanyak satu fraksi.

?Kita mengusulkan hak angket ini karena anggota dewan sudah menengarai tak adanya itikad baik dari wali kota untuk merealisasikan dana hibah untuk hasil Jasmas. Faktanya, wali kota ingkar janji karena dari 717 proposal yang diajukan, hanya ada 75 proposal saja yang direalisasikan. Kita diminta memerbaiki proposal juga oke, bisa kita laksanakan, tapi tetap saja tak direalisasi,? tegas Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, dari total dana hibah yang semula bakal dicairkan senilai Rp 49 miliar lebih, namun yang hanya dicairkan sebesar Rp 1,7 miliar.

?Angka ini justru berbeda jika yang dicairkan separuh dari total dana hibah.Kita kecewa karena yang meminta Jasmas juga wali kota, dia janji membiayai, meminta nomor rekening, semua sudah dipenuhi. Nyatanya, itu semua hanya janji. Melalui hak angket ini, kita akan minta pertanggungjawaban wali kota,? ujar Mahmud. ries/bsn

Foto: Moch Mahmud Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya menandatangani dukungan atas hak angket.