Peristiwa

Hak Angket = Pemakzulan

28-12-2010

beritasurabaya.net - Hak angket yang digulirkan DPRD Surabaya atas terbitnya dua Perwali 56 dan 57, bisa saja berujung ke pemakzulan atau impeachment.

Bahkan dipastikan Wakil Ketua Panitia Angket Masduki Toha, langkah tersebut sangat mungkin terjadi jika Wali Kota Tri Rismaharini tetap ngotot dengan pendiriannya. Yakni tak mengindahkan rekomendasi yang bakal dikeluarkan Panitia Angket dan dituangkan dalam keputusan DPRD.

"Seperti hak interpelasi, wali kota kan tak mau mengindahkan keputusan dewan. Karena itu, interpelasi naik status menjadi hak angket," ujar Masduki, Selasa (28/12/2010).

Dilakukannya hak angket ini, memang karena wali kota tak mengindahkan keputusan DPRD yang dilakukan melalui interpelasi.

Wali kota, tetap tak mau mencabut dua Perwali yang sudah diputuskan DPRD Surabaya harus dibatalkan. Wali kota justru beralasan pencabutan itu masih menunggu evaluasi dari gubernur dan Mendagri.

Nyatanya, walau menunggu evaluasi, Perwali itu tetap diberlakukan.

Namun kader PKB ini menegaskan, ada solusi agar hak angket itu tak mengarah pada pemakzulan wali kota. Yakni, wali kota harus membatalkan dua Perwali tersebut.

"Persoalannya selesai jika Perwali itu dibatalkan. Karena melalui interpelasi, itu sudah jelas. Tapi karena tak diindahkan itulah, dewan geregetan. Wali kota juga harus sadar jika terbitnya Perwali itu menabrak UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata dia.

Usai hak angket ini wali kotanya tetap pada pendiriannya, maka pemakzulan tinggal menunggu waktu.

"Kalau memang wali kota tetap seperti ini, DPRDtetap pada haknya. Kita minta, jika tidak bisa kompromi, buat apa diteruskan (wali kotanya, red) bila tidak baik untuk Surabaya. Ya sudah, jalan terbaiknya ya itu (pemakzulan, red)," tegas Masduki.

Namun upaya untuk pemakzulan itu tetap saja akan dikoordinasikan dengan PDIP selaku partai pengusung wali kota. Ini jika jalan yang ditempuh dewan sudah mentok.

Masduki kepada wartawan juga menegaskan jika upaya hak angket ini tak ada kaitannya dengan rekayasa menggulingkan wali kota.

Sejujurnya, dewan hanya ingin mendapat jawaban dari wali kota terkait terbitnya dua Perwali. Karena jawabannya tak memuaskan, maka muncul keputusan dewan untuk meminta pembatalannya.

Nyatanya hal itu juga tak dilakukan, akhirnya jalan yang ditempuh adalah hak angket. ries/bsn

Foto: Masduki Toha Anggota DPRD Kota Surabaya (Komisi D).