Peristiwa

Beberkan Dosa Wali Kota

03-01-2011

beritasurabaya.net - Penolakan Pemkot Surabaya terhadap pembangunan tol tengah kota, tak sekadar mendapat dukungan dari warga di sekitar lokasi pembangunan. Penolakan itu justru ditentang sebagian masyarakat. Seperti yang dilakukan elemen masyarakat yang digalang Pemuda Pancasila, Senin (3/1/2011).

Dalam aksinya di kantor DPRD Surabaya, Pemuda Pancasila sangat mengecam penolakan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Menurut koordinator aksi Deddy Suhajadi, penolakan itu justru mencerminkan wali kota tak bisa berpikir secara arif.

“Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, red) itu sudah berpengalaman. Kurang apa sih dia? Dia sudah pernah jadi Kepala Bappeko, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mikir tol tengah kok dangkal? Apa beliau memang tidak ditakdirkan untuk menjadi wali kota Surabaya dalam waktu lama?” tegas Deddy.

Yang menjadi puncak kekecewaan Pemuda Pancasila, adanya indikasi hasutan dari wali kota ke warga agar tak mau menerima ganti rugi pembebasan lahan. “Itu jelas makar. Itu kan proyek negara, wali kota juga bagian dari negara. Dengan penolakan itu, yang juga tindakan makar, maka kami akan berada di depan untuk melawannya,” tambah Deddy.

Dari kasus penolakan itu, akhirnya Pemuda Pancasila malah membuka dosa Risma. Salah satunya terkait pemalsuan tanda tangan Sekkota Surabaya Sukamto Hadi saat ada mutasi pejabat di lingkungan pemkot.

“Hal seperti ini, tak bisa dibiarkan. Ini jelas ada pelanggaran pidana. Kita akan perkarakan kasus ini,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Surabaya HM Gasman Gazali SH.

Terkait ajakan ke warga untuk menolak ganti rugi, Pemuda Pancasila juga memiliki bukti. Melalui Wakil Ketua LKMK Kecamatan Tandes Pras Bayu, dijelaskan jika dalam pertemuan seluruh ketua RT dan RW se-Surabaya dengan wali kota Surabaya di Empire Palace pada 27-28 Desember, Tri Rismaharini dalam pidatonya meminta kepada warga agar tidak menyerahkan tanahnya kepada investor meskipun mendapatkan ganti rugi yang besar.

“Saya kebetulan duduk di belakang wali kota, jadi saya tahu persis pernyataan tersebut,” ungkap Pras Bayu.

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana mengatakan, bahwa tindakan wali kota menghasut warga adalah tindakan tak terpuji. Bahkan tindakan itu merupakan tindakan memalukan.

“Namun untuk pemalsuan tandatangan, akan kita klarifikasi ke Sekkota Sukamto Hadi dalam waktu dekat,” papar Wishnu.

Terpisah, Kepala BKD Kota Surabaya Yayuk Eko Agustin yang ditemui di DPRD Surabaya membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera di surat petikan itu merupakan hasil scanner.

“Tanda tangan asli hanya wali kota, kalau surat petikan ya pakai scanner, yang asli namanya minute,” bebernya.

Oleh sebab itu lanjut Yayuk, apa yang dipermasalahkan oleh para demonstran bukan merupakan pelanggaran hukum.

“Namanya saja surat petikan, ya begitu itu adanya, ” jelas Yayuk. (ries)

Foto: Aksi penolakan demonstran terhadap kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini.