Pertanyakan Kinerja Wali Kota
03-01-2011
beritasurabaya.net - Revisi Perwali 56 dan 57 yang menjadi Perwali 70 dan 71 terkait kenaikan pajak reklame, tak berubah pendirian DPRD Surabaya. Adanya revisi itu juga tak merubah status wali kota tak melanggar perundang-undangan yang ada. Justru pelanggaran itu semakin terjadi.
Sikap DPRD Surabaya untuk meneruskan langkahnya dari interpelasi menjadi hak angket memang sudah tak bisa ditawar lagi. Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana justru menyikapi hal tersebut dengan ketidakbecusan pekerjaan wali kota.
Kepada wartawan, Senin (3/1/2011), Wishnu yang juga ketua DPC Partai Demokrat Surabaya mengaku tak tahu cara kerja wali kota.
“Saya tak habis pikir, kerja wali kota itu bagaimana?” ujar Wishnu yang memertanyakan kerja wali kota wanita pertama di Surabaya tersebut.
Menurut Wishnu, sejak proses awal pembuatan Perwali itu, sudah menyalahi aturan yang ada.
“Mulai kebijakan dan prosedur kebijakannya sudah tidak benar. Munculnya Perwali itu banyak melanggar UU dan sumpah janji wali kota. Melanggar larangan dari wali kota. Ada banyak unsur di dalamnya yang muncul dari Perwali tersebut,” tukas Wishnu.
Wishnu juga menyampaikan, walau muncul revisi Perwali yang baru, namun karena proses hak angket sudah berjalan, tak serta merta proses itu berhenti.
“Perwali memang tidak bisa ditolak. Perwali itu wali kota yang punya, kita (DPRD, red) hanya bisa minta Perwali itu dibatalkan. Tapi kalau mau merubah sendiri, silahkan?” tantang Wishnu.
Bagi Wishnu, Raperda yang terkait pajak daerah saja masih belum diselesaikan. Seharusnya, seorang wali kota harus mengetahui prosedur pembuatan regulasi tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan, sejak awal sudah salah. Prosesnya sangat menyimpang dan menyalahi aturan yang ada,” ucap dia. (ries)
