Pengusul Interpelasi Ikut Penyelidikan Angket
05-01-2011
beritasurabaya.net - Dalam rapat Panitia Angket di DPRD Surabaya, ada hal yang membingungkan. Anggota DPRD Surabaya yang bukan Panitia Angket, justru diberi kesempatan menjalankan pemeriksaan.
Hal ini tentunya melanggar perundang-undangan yang berlaku.
Dalam tiga hari rapat Panitia Angket, rata-rata anggota dewan yang masuk dalam pengusul hak interpelasi atas Perwali 56 dan 57, hadir. Sayangnya, mereka tak sekadar menyaksikan pemeriksaan tersebut, tapi juga ikut melontarkan pertanyaan ke pejabat di lingkungan pemkot yang diperiksa panitia.
Ditegaskan anggota Fraksi PKS yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya Alfan Khusaeri, sesuai UU 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, tegas disebutkan jika yang bisa melakukan pemeriksaan adalah anggota DPR yang telah ditunjuk menjadi Panitia Angket.
“Pada pasal 2 ayat (2) tegas disebutkan jika anggota yang diangkat yang berhak melakukan pemeriksaan. Jadi anggota DPRD diluar Panitia Angket, tak berhak melakukan pemeriksaan,” ungkap Alfan, Rabu (05/01/2011).
Namun kenyataannya, anggota DPRD di luar Panitia Angket, dengan bebas memeriksa para pejabat pemkot. Sayangnya, hal ini tak dikendalikan Ketua Panitia Angket Sachiroel Alim.
Sekadar informasi, Panitia Angket terdiri dari 11 orang. Yakni, Sachiroel Alim selaku ketua, Masduki Toha (wakil), Adies Kadir (sekretaris), Irwanto Limantoro, Muhammad Machmud, Baktiono, Agustin Poliana, Tri Setijo Purwito, Simon Lekatompessy, Eddy Rusianto dan Sudirjo (seluruhnya anggota).
Sementara sejak kemarin, anggota di luar Panitia Angket yang ikut rapat itu seperti Wishnu Wardhana (ketua DPRD), Agus Sudarsono, Agus Santoso, Musrifah, Junaidi, Sudarwati Rorong, Habibah, Eddy Budi Prabowo, Blegur Prianggono dan anggota lainnya yang menjadi pengusul hak interpelasi, hadir di ruangan. ries/bsn
