Peristiwa

Investor tol tengah terancam diganti

05-01-2011

beritasurabaya.net - Keberadaan investor tol tengah, PT Margaraya Jawa Tol, terancam diganti perusahaan yang lain jika tidak bisa secepatnya melakukan pembangunan.

Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana menegaskan kekecewaannya karena Masih belum adanya tanda awal pelaksanaan pembangunan tol tengah kota di Surabaya.

"Ketika kami melakukan konsultasi ke Kementrian Pekerjaan Umum di Jakarta beberapa waktu lalu, pihak Kementrian PU akan menunjuk rekanan baru jika memang PT Margaraya Jawa Tol selaku investor yang ditunjuk tidak secepatnya melaksanakan pembangunan. Pasalnya proyek ini terhenti sudah cukup lama diganti saja kalau tidak mampu, khan banyak investor yang lain," jelas Wisnu di Surabaya, Rabu (05/01/2010).

Ketika disinggung soal kapablitas investor, dia mengatakan, sebenarnya berdasarkan paparan dari pihak Pt Margaraya Jawa Tol di DPRD Surabaya beberapa waktu lalu, DPRD cukup terkesima dengan konsep jalan yang akan dibangun.

"Namun yang jadi masalah adalah lambannya pihak investor dalam memulai pembangunan. Paling tidak Januari ini sudah mulai harus bekerja, ” tegasnya.

Soal penolakan walikota, lanjut Wisnu, itu tidak akan menjadi masalah sebab proyek jalan tol merupakan proyek pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Biarkan saja walikota menabrak Undang-Undang, nanti khan ada konsekwensinya, ” terangnya.

Sementara itu anggota Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya Agus Santoso mengatakan, masalah pro dan kontra dikalangan masyarakat adalah hal yang biasa.

"Namun yang harus dijadikan pedoman adalah soal tol tengah kota ada dalam RTRW Surabaya, provinsi maupun nasional. Artinya pembangunan tol tengah kota itu tidak illegal, kenapa tidak segera dibangun,” tukasnya.

Ketika disinggung soal kecaman dari berbagai pihak soal kengototan DPRD Surabaya adalah langkah yang tidak etis, Agus mengatakan, langkah DPRD yang mendesak agar tol tengah kota segera dibangun bukanlah sesuatu yang tidak etis, pasalnya DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif.

“Perda No 3 Tahun 2007 tentang RTRW masih ada soal tol tengah kota, kalau tidak dilaksanakan oleh walikota, dewan khan berhak mengkoreksi, ” pungkasnya.wan