Peristiwa

PT ABMJ Lakukan Pembohongan Publik

10-01-2011

beritasurabaya.net - Dewan meminta Pemkot Surabaya harus menyelesaikan permasalahan warga Perumahan Dharmahusada Mas dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya (ABMJ) selaku pengembang perumahan tersebut.

Rekomendasi ini dikeluarkan Komisi B DPRD Surabaya setelah melakukan hearing dan sidak di lokasi perumahan. Di tempat itu, dewan menemukan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial benar-benar diperjualbelikan pengembang.

Seharusnya, lahan fasilitas umum dan sosial itu harus diserahkan ke pemerintah demi kepentingan warganya. Bukan malah dikavling-kavling untuk dijual agar pengembang mendapat keuntungan ganda.

Disampaikan anggota Komisi B Blegur Prijanggono, sejak semula menawarkan perumahannya ke warga, pengembang menjanjikan jika perumahan itu akan memiliki fasilitas umum dan sosial serta jalan utama sendiri. Nyatanya, setelah belasan tahun perumahan itu dibangun, yang dijanjikan malah tak ada. Bahkan lahan itu tetap dikuasai pengembang untuk diperjualbelikan. Pengembang juga belum menyerahkan lahannya ke pemkot.

Hal itu dibenarkan anggota Komisi B lainnya, Habibah. Menurut Habibah, dari sidak di lapangan diketahui jika jalan utama yang dijanjikan, lahannya malah dikavling.

“Di tempat itu, ada 12 kavling. Kita telah minta pihak kelurahan untuk mengeluarkan data tentang milik siapa lahan jalan itu. Ini sudah tidak benar, karena pengembang mau menang sendiri,” tukas Habibah.

Menurut Habibah, sidak Senin (10/1/2011) itu tak saja dilakukan Komisi B, pihak pemkot juga mengikutinya. Sidak itu diikuti Dinas Bangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Bagian Pemerintahan dan Bappeko. Sementara atas kelakuan pengembang yang telah ‘menipu’ warganya, merupakan tindakan pembohongan publik.

“Saat sidak, warga menginginkan bertemu dengan pemilik pengembang, namun yang hadir justru Direktur Pengembangan Bisnis Tatang. Nyatanya, saat warga minta penjelasan tentang hak mereka, perwakilan perusahaan malah bercerita soal alur hak perusahaan. Warga pun bersorak dan Tatang langsung emosi dengan meninggalkan lokasi,” papar Blegur.

Menurut Blegur, pemkot harus menyelesaikan konflik ini. Pemkot harus segera mengambil alih fasilitas umum dan sosial yang ada di perumahan itu. Selama ini alasan pengembang, belum diserahkannya lahan fasilitas umum dan sosial itu karena pembangunan belum selesai.

“Pembangunan yang mana lagi, wong perumahan itu sudah tak memiliki lahan,” tandas Blegur. ries/bsn

Foto: Blegur Prijanggono Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.