Panitia Hak Angket Konsultasi Ke Depdagri
11-01-2011
beritasurabaya.net - Panitia Angket DPRD Surabaya, Selasa (11/1/2011), akan berkonsultasi ke Depdagri. Langkah ini diambil karena pemeriksaan atas hak angket hampir rampung, selain itu panitia tak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan.
Disampaikan anggota Panitia Angket Sudirdjo, pihaknya harus berkonsultasi ke Depdagri setelah mendengar keterangan beberapa saksi.
"Dari keterangan itu, kita juga ingin mengetahui tentang sejauh mana mekanisme pembuatan Perwali. Ini perlu kita konsultasikan," kata Sudirdjo.
Selain itu, panitia juga ingin mencari tahu sejauh mana besaran pelanggaran yang dilakukan wali kota atas terbitnya Perwali 56 dan 57.
"Dari kadar pelanggaran itu, panitia bisa menentukan apakah akan memberikan teguran atau mengusulkan untuk mengganti wali kota. Langkah ini tak bisa diambil gegabah, semua ada aturan mainnya," ujar dia.
Hasil konsultasi itu akan menjadi dasar panitia mengajukan keputusannya ke Mahkamah Agung. Panitia Angket memang tak berhak memberhentikan wali kota, namun panitia bisa mengusulkannya jika wali kota tidak bisa menjalankan pemerintahannya sesuai UU.
Apakah hasil resume sementara terhadap pemeriksaan beberapa saksi ini mengarah pada kesalahan berat wali kota? Sudirdjo menerangkan jika ada indikasi ke arah itu. Sebab melalui interpelasi, wali kota sudah diingatkan tapi tetap saja ngotot memertahankan Perwali. Selain itu, atas Perwali 56 dan 57, gubernur sudah meminta agar regulasi itu ditinjau kembali, namun malah direvisi.
"Peninjauan itu lantaran Perwalinya tak memasukan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai konsiderannya, namun malah direvisi dengan mengeluarkan Perwali 70 dan 71. Ini artinya wali kota punya pembenaran sendiri. Padahal UU 28/2009 sudah diundangkan dan berlaku sejak 1 Januari 2010, tapi tetap mengeluarkan aturan terkait kenaikan pajak reklame,"timpal kader Partai Amanat Nasional ini.
Bagi Sudirdjo, banyak kesalahan wali kota. Seperti penggunaan Perda (Reklame) lama sebagai konsideran Perwalinya, padahal Perda itu tak mengatur tentang kenaikan tarif. Begitu juga dengan adanya pembubuhan paraf pejabat berkompeten pada draft Perwali, padahal sejatinya para pejabat itu tak ikut membahas Perwali. Pejabat itu hanya dilewati begitu saja. ries/bsn
Foto : Sudirdjo.
