Tangani Konflik Perumahan, Dilaporkan Terima Suap
13-01-2011
beritasurabaya.net - PT Aneka Bangun Mulya Jaya (ABMJ) selaku pengembang perumahan Dharmahusada Mas, berkoar. Pengembang yang diprotes warga atau penghuni perumahannya karena telah mengambil alih fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos), mengungkapkan adanya gratifikasi atau suap di tubuh dewan.
Ini tentu saja berkaitan dengan kasus penyelesaian sengketa antara warga dan pengembang.
Kamis (13/01/2011), pengembang yang diwakili Direktur Pengembangan Bisnisnya, Tatang Istiawan, juga melaporkan Komisi B ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Menurut Tatang, ada beberapa kesalahan yang dilakukan Komisi B dalam menyelesaikan konflik warga dan pengembang. Yakni masalah prosedur.
?Kami mendapatkan undangan Komisi B dalam rangka hearing, namun begitu tiba di DPRD langsung diajak inspeksi mendadak yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Di lokasi ternyata sudah ada forum yang dibuat pengurus RT dan RW. Di tempat itu, tak memberikan ruang sama sekali kepada pengembang untuk berbicara, ini khan tidak professional, masak yang bicara hanya dari warga, anggota dewan dan pemkot,? ungkap Tatang, Kamis (13/01/2011).
Menanggapi laporan itu, Ketua BK DPRD Surabaya Agus Santoso berjanji akan menindaklanjutinya.
?Semua akan kita proses dan jika terbukti akan ditindak tegas,? kata Agus.
Sementara terkait gratifikasi, Tatang mengatakan jika ada print out di bendahara perusahaan yang salah satunya berupa pengeluaran untuk anggota DPRD Surabaya, diserahkan ke Komisi B. Namun Tatang tak mau menyebutkan secara rinci, terkait nominal yang diberikan maupun siapa yang menerimanya. Bagi Tatang, jika identitasnya disebutkan tentu tidak etis.
Disampaikan pula, nominal yang menurutnya tak sampai Rp 50 juta itu dikeluarkan antara 2009-2010. Alasan penggunaannya, untuk biaya operasional. Disampaikannya isu gratifikasi itu lantaran pengembang kecewa dengan sikap dewan yang akan menyelesaikan konflik warga dan pengembang dengan tidak adil.
Sementara Ketua Komisi B Muhammad Machmud mengatakan, jika Tatang berani mengungkapkan hal itu, berarti memiliki bukti kuat. Bahkan Machmud mengatakan, kalau memang ada anggota Komisi B DPRD Surabaya yang menerima uang, hal itu harus diusut sampai tuntas. ries/bsn
Foto : Agus Santoso Ketua BK DPRD Surabaya
