Langgar IMB, JPO Embong Malang Tetap Berdiri
21-01-2011
beritasurabaya.net - Belum selesai dengan pembahasan munculnya Perwali 56 dan 57 terkait kenaikan pajak reklame, kini Pemkot Surabaya sudah dipermasalahkan dengan penyelenggaraan reklame.
Salah satunya, pemberian izin terhadap jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Embong Malang. Pembangunan JPO itu dinilai melanggar Perda Reklame.
Itu terkait bangunan kaki-kaki JPO yang ada di garis sempadan kawasan tersebut. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Pemkot Surabaya bisa mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk JPO tersebut?
Pendirian JPO di Embong Malang ini sudah direncanakan sejak 2008 lalu. Namun baru bisa terealisasi saat ini. Sayangnya, pembangunan JPO itu dianggap bermasalah.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy menyayangkan pemberian IMB yang tak dilakukan pengecekan di lapangan. Menurut dia, dewan perlu bertanya ke pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait pengeluaran IMB JPO Embong Malang.
Sebenarnya, kata Simon, JPO di Embong Malang itu tak seberapa diperlukan. Mengingat kondisi lapangannya. Namun Simon semakin heran dengan keluarnya IMB JPO karena dengan adanya JPO, alat itu hanya akan difungsikan sebagai media reklame saja.
"Sejak awal direncanakan, JPO itu penuh persoalan. Sejak awal di kawasan itu, garis sempadan jalannya sudah berhimpitan dengan badan jalan, sehingga penempatan kaki-kaki konstruksinya sudah pasti memakan sempadan jalan. Ini yang tak dipikirkan atas lolosnya izin JPO tersebut," tandas dia, Jumat (21/01/2011).
Pihak ketiga yang membangun JPO itu memiliki alasan jika keberadan JPO itu sangat dibutuhkan masyarakat. Alasan itu seharusnya tak menjadi pembenar begitu saja. Di tempat itu, untuk penyeberangan jalan sudah menggunakan traffic light pejalan kaki, sementara untuk membangun JPO membutuhkan bentangan yang sangat panjang. Jika di tengah-tengah JPO dipasang kaki penyanggah, tentu akan mengganggu lalu lintas, sebab Embong Malang tak memiliki median jalan atau jalur hijau.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya Sri Mulyono mengakui bahwa dinasnya telah mengeluarkan IMB JPO tersebut.
"IMB-nya memang sudah keluar. Tapi itu sebelum saya menjabat di sini. Tapi IMB itu hanya untuk JPO, bukan reklame," kata Sri Mulyono. ries/bsn
