Kampung

Banyak Aset Pemkot Dicaplok Warga

09-02-2011

beritasurabaya.net - Banyaknya aset milik Pemkot Surabaya yang hilang karena tak diurusi, menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya.

Bahkan, Rabu (9/2/2011), komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini, mengundang hearing pihak pemkot.Tujuannya, demi penyelamatan aset negara.

Diakui, banyak aset pemkot yang tak diurusi bertahun-tahun, namun sudah jadi pemukiman. Sehingga untuk mengambilnya, pemkot kerepotan. Selain harus berurusan dengan hukum, pemkot juga harus merogoh koceknya untuk ganti rugi.

Namun ada juga lahan pemkot yang tercatat di BPN, namun diakui warga sebagai miliknya. Bahkan warga juga memiliki bukti jika lahannya sudah tercatat di kelurahan dengan bentuk leter C.

Pada kasus tanah, leter C ini cukup kuat karena riwayat tanah itu didata di kelurahan. Bahkan pemiliknya juga memiliki kewajiban membayar PBB atas lahannya.

Seperti yang dialami ahli waris Nasrip di Kali Kepiting. Sudah berkali-kali ahli waris ini mengajukan permasalahannya ke DPRD Surabaya, namun tetap saja tak kunjung selesai. Ahli waris Nasrip memiliki bukti surat leter C dan bukti pembayaran PBB atas lahan di Kali Kepiting. Sementara, Pemkot Surabaya mengantongi bukti petok D nomor 507 atas lahan tersebut.

Bahkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Surabaya Jamudi, pemkot justru menegaskan jika lahan yang disengketakan ahli waris Nasrip itu berbeda dengan lahan milik pemkot.

Sementara ahli waris Nasrip melalui kuasa hukumnya, mengaku jika lahan pemkot itulah miliknya karena sejak Nasrip masih hidup sudah menggarap lahan tersebut.

Kesimpangsiuran itulah yang menyebabkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Armudji meminta pemkot harus tegas dalam mengawasi dan merawat lahannya. Pemkot juga diminta segera melakukan sertifikasi lahan-lahan tersebut.

"Masalah seperti ini, jika terus dibawa ke dewan, tak akan selesai. Karena masing-masing pihak saling mengklaim memiliki bukti kuat. Untuk itu, agar masalahnya selesai, kami menyarankan agar dibawa ke ranah hukum. Namun pihak ahli waris keberatan, karena jika dibawa ke pengadilan, mereka mengaku tak memiliki biaya," jelas Armudji, Rabu (09/2/2001).

Sementara anggota Komisi A Adies Kadir meminta agar pemkot tak lagi menyia-nyiakan lahannya. Dengan secepatnya melakukan pendataan dan sertifikasi lahan, akan lebih menguntungkan pemkot dalam menyelamatkan asetnya. Kalau berlama-lama, jelas akan berurusan dengan warga yang kebetulan mengakui lahan milik pemkot tersebut. ries/bsn