Persyaratan KTP Beratkan Warga, Dewan Tak Setuju
10-02-2011
beritasurabaya.net - Panitia Khusus yang membahas Raperda Administrasi Kependudukan, bakal berpihak pada penduduk yang menempati lahan bersengketa dan tak memiliki KTP.
Dalam rapat itu, panitia akan menghapus klausul tentang pembuatan kartu identitas penduduk itu hanya bisa diterbitkan kepada warga yang menempati lahan yang sah.
Dalam draft yang disodorkan eksekutif, pada pasal 13 ayat 1 tertulis klausul bahwa yang berhak mendapatkan KTP adalah warga yang tinggal di lahan sah.
Menurut Ketua Pansus Agus Santoso, pihaknya sudah mengusulkan penghapusan pasal tersebut.
KTP ini adalah hak warga negara dan kewajiban pemerintah menerbitkannya.
"Di satu sisi, masyarakat yang tak memiliki KTP malah diancam pidana, tapi saat mengurus kok malah dipersulit. Ini kan tidak fair. Yang jelas, tak ada aturan hukum yang mengatur persyaratan tersebut," tegas Agus, Kamis (10/2/2011).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kartika Indrayana enggan menjelaskan apakah pihaknya telah menerima usulan pansus. Menurut dia, usulan pansus itu sudah dibahas di pemkot.
Namun pada dasarnya, pansus hanya berprinsip jika KTP itu harus dimiliki setiap warga negara, bukan warga yang menempati lahan yang sah saja. ries/bsn
