Pemberian KTP Harus Diseleksi
11-02-2011
beritasurabaya.net - Silang pendapat antara Pemkot Surabaya dengan Panitia Khusus Raperda Kependudukan, masih belum ada titik temu.
Dewan tetap ngotot agar pemberian KTP tak perlu ada syarat jika yang mengajukan harus tinggal di lahan yang tak bermasalah atau legal. Sementara pertimbangan pemkot, syarat itu untuk menyeleksi agar tak sembarang orang bisa mendapatkan KTP juga sebagai antisipasi data kependudukan ganda.
Kepada wartawan, Asisten I Sekkota Surabaya Bidang Administrasi Pemerintah Hadisiswanto Anwar menjelaskan, perbedaan itu sebaiknya tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, baik pemkot maupun legislatif sama-sama memiliki argumentasi.
Memang, kata Hadisiswanto, tak ada aturan atau regulasi yang lebih tinggi yang mengatur jika pemohon KTP itu harus tinggal di lahan yang tak bermasalah.
"Pemkot lebih pada pertimbangan kebutuhan daerah agar pemberian KK atau KTP tidak sampai diberikan ke asal orang yang tinggal di Surabaya. Ini menyangkut administrasi kependudukan," kata Hadisiswanto.
Dicontohkan Hadisiswanto tentang orang-orang yang tinggal di bawah atau di kolong jembatan. Penduduk tersebut tentu harus jelas ada di RT mana, RW mana, Kelurahan dan Kecamatan mana.
"Nah apakah hal seperti ini juga harus diberikan KTP? Jika tinggal di tanah orang, apa juga harus diberikan? Kita melihat ada kepentingan lain yang ingin dicapai pemkot, jangan sampai masalah administrasi kependudukan ini diberikan, tapi masalah lain diabaikan. Seperti saat penertiban bangunan liar, kalau yang ber-KTP Surabaya akan dimasukan ke Rusunawa dan yang bukan dari Surabaya akan diserahkan ke daerahnya masing-masing," tukas Hadisiswanto.
Namun ketika orang yang tinggal di lahan yang tidak sah dan tak jelas kependudukannya diberikan KTP begitu saja, tentu ini akan mengganggu kebijakan yang ada. Orang luar Surabaya bisa berbondong-bondong masuk kota ini karena mudah mendapatkan KTP. Tentu arus urbanisasi semakin besar dan permasalahan kependudukan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial pun semakin tinggi. ries/bsn
Foto : Hadisiswanto Anwar
