Biarkan Daerah Berjalan Tanpa Intervensi
12-02-2011
beritasurabaya.net - Jalankan fungsi pemerintahan di Surabaya, tentu harus dilaksanakan seluruh aparatur di kota itu.
Sebab yang tahu situasi dan kondisi kota ini adalah alat negara tersebut, bukan yang berada di tingkat lebih tinggi. Karena itu, seperti adanya fenomena campur tangan pihak pusat, khususnya partai politik, dalam tata pemerintahan di Surabaya, menjadi sorotan tersendiri bagi partai politik di kota ini.
Seperti disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele. Campur tangan pihak yang lebih tinggi itu justru berimplikasi buruk terhadap tata pemerintahan di Surabaya. Justru Surabaya bisa dicap jelek oleh warganya, karena dianggap mudah didikte.
"Kita lihat saja contoh seperti yang ada di DPRD Surabaya. DPRD yang mandiri dengan membuat keputusan sendiri, justru harus berubah karena adanya intervensi dari partai politik di tingkat pusat. Ini kan tak baik, bukan pembelajaran politik yang baik. Ini justru preseden buruk," kata Erick.
Erick menegaskan, seharusnya, pasrahkan seluruh tata pemerintahan itu ke daerah dan itu bagian dari otonomi. Selanjutnya, dari tata pemerintahan di daerah itu, nanti akan ada laporan ke atas atau ke pusat yang bisa dilakukan kader partainya.
"Jangan sampai, sesuatu yang sudah dalam proses berjalan, malah dihentikan begitu saja," tambah Erick. ries/bsn
Foto : Erick Tahalele
