Bambang DH Tolak Senjata Di Satpol PP
11-07-2010
beritasurabaya.net - Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mempersenjatai anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
Menurut dia, Satpol PP tidak perlu menggunakan senjata api jenis apapun, meski peluru karet, peluru hampa atau bahkan peluru tajam. "Saya dulu pernah ditawari beberapa Instansi pengadaan agar Satpol PP dibekali senjata dan memesan senjata kepada Instansi itu. Tapi dari awal sudah tegas saya tolak," ujarnya, Sabtu (10/07/10).
Kata Bambang, Satpol PP saat ini hanyalah memerlukan pelindung seperti helm, tameng dan pelindung tangan. "Jadi tidak usah menggunakan senjata. Alat pelindung saja sudah lebih dari cukup," tukas suami Dyah Katharina tersebut.
Orang nomor satu di kota pahlawan itu juga mengungkapkan, alasan tidak perlunya Satpol PP dibekai senjata diantaranya juga karena faktor emosi. Sebab, lanjut dia, mengendalikan emosi itu sangat perlu ketrampilan dan pendidikan yang lebih spesifik.
Bambang mengungkapkan, aparat kepolisian maupun tentara yang sudah terlatih dan dibekali keterampilan tinggi untuk memegang senjata saja pernah menyalahgunakannya.
"Apalagi hanya Satpol PP yang hanya dibentuk dari proses rekrutmen dan minim pelatihan kemiliteran karena tidak ada program khusus ke arah sana. Jadi kami sangat khawatir tentang emosi mereka yang sedikit keterampilan, kemudian bisa disalahgunakan dan berdampak negatif bagi dirinya sendiri dan masyarakat," terang pria yang dalam pemilihan daerah kota Surabaya lalu maju menjadi wakil walikota tersebut.
Dia memberikan sebuah contoh, pernah ketika Satpol PP menertibkan Pasar Simo beberapa waktu lalu. Ketika itu, ada anggota Satpol PP yang terlibat salah paham dengan wartawan.
"Kemudian masalah itu berlanjut lagi di depan gedung DPRD. Sampai saya sendiri turun langsung dan meminta maaf ke teman-teman wartawan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur. Itukan menandakan bahwa mengendalikan emosi tidaklah mudah,"paparnya.
Penolakan juga bukan hanya dari walikota, sebelumnya kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya menolak jika Satpol PP dibekali senjata api. "Tidak perlu Satpol PP dipersenjatai. Sekarang tidak pakai senjata saja sudah arogan, apalagi nanti pakai senjata?," tegas Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Mahmud.
Dengan demikian, dipastikan Satpol PP yang bertugas di Surabaya tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa dengan dibekali senjata api. Padahal sebelumnya, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2010 yang memperbolehkan Satpol PP dipersenjatai
Menurut hasil survey yang dilakukan beberapa media terhadap masyarakat bahwa sebagian besar Masyarakat menolak. bsn5
