Di DPRD Surabaya Ada Oknum Yang Minta Jatah
13-07-2010
beritasurabaya.net - Terkait gencarnya pemberitaan pelanggaran Glamour spa ternyata dimanfaatkan oknum Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk mengambil keuntungan pribadi yang bekerjasama dengan oknum Pemkot Surabaya, oknum komisi A ini minta jatah Rp 200 juta.
Dari permintaan ini tentunya ada kompensasi agar ijin Glamoure yang sempat ditutup oleh Pemkot Surabaya segera dikeluarkan.
''Permintaan uang sebesar disampaikan oknum ini ke tim RHU (Rekreasi & Hiburan Umum),'' ungkap anggota Komis A, Erick Reginald Tahalele Selasa (13/07/10).
Erick menyampaikan informasi ini pada saat hearing di Komisi A dengan tim RHU Pemkot Surabaya. Tim RHU yang hadir saat hearing adalah Asisten I Sekkota Hadi Siswanto Anwar, Kepala Bakesbang Linmas Sumarno, Haruna Kelana dari Satpol PP serta Wiwik Widayati selaku Kepala Dinas Pariwisata Surabaya.
''Saya terima informasi ini beberapa hari lalu. Setelah saya gali, memang benar ada informasi bahwa ada yang bermain dalam kasus glamoure ini. Dan itu melibatkan anggota Komisi A sini,'' terang Erick politisi asal Partai Golkar.
Erick dengan tegas minta klarifikasi atas informasi yang ia terima ini. Sebab, jika hal ini benar terjadi, tentu akan mencoreng nama Komisi A secara kelembagaan.
''Jangan sampai lembaga Komisi A jelek namanya hanya karena rusaknya mental salah satu anggota. Kami minta nama baik Komisi A dibersihkan,'' tegasnya.
Erick sendiri saat mengungkapkan hal ini memang tidak menyebut nama. Namun, di lingkungan DPRD Surabaya oknum yang dimaksud memang dikenal 'suka bermain'.
Erick juga menambahkan, kelakuan oknum anggota Komisi A ini bukan hanya terhadap Glamoure saja. Tapi kebanyakan terkait kasus-kasus perijinan secara umum. ''Glamoure ini hanya salah satu saja Lebih jauh, Eric mengungkapkan, sebenarnya ia sudah menerima informasi 'bermainnya' oknum anggota Komisi A ini sejak 3 bulan lalu.
Sedangkan oknum Pemkot yang bekerjasama dengan oknum anggota Komisi A ini berperan sebagai pemasok data tempat-tempat usaha yang belum memiliki ijin. Nah, berbekal data tersebut, kedua oknum ini keliling mendatangi tempat-tempat usaha tersebut, " kata Erick
Sementara itu, Ketua Komisi A Armuji menyatakan bahwa bila benar ada anggota Komisi A yang meminta jatah Rp 200 juta, pihaknya akan melakukan pengadilan atas oknum tersebut. ''Kita harusnya tetap berjalan sesuai aturan. Dalam waktu dekat, akan kita lanjuti informasi yang disampaikan pak Erick nanti,'' jawab Armuji singkat.
Sementara itu, Ketua Tim RHU, Hadi Siswanto Anwar menyatakan akan menindak lanjuti informasi ini. ''Kami akan coba menelusuri informasi ini ke internal kami. Dan tentunya kami juga akan melaporkan masalah ini ke walikota,'' jelasnya. bsn4
