Menunggu Erick Sebut Nama "Oknum DPRD Surabaya Yang Minta Jatah"
14-07-2010
beritasurabaya.net – Erick Reginal Tahalele, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, menyatakan siap jika ada yang ingin mengklarifikasi, siapa nama oknum Komisi A yang minta jatah pada salah satu pengusaha hiburan malam terkait perijinan.
''Tapi harus sesuai mekanisme. Saya tidak mau asal buka di media. Karena kasus ini sudah mencuat, dan itu hak sepenuhnya pak Armuji selaku Ketua Komisi untuk mengklarifikasi di internal Komisi A . Yang pasti, sampai saat ini saya sama sekali tidak menyebut nama,'' kata Erick saat dihubungi wartawan, Rabu (14/07/10).
Yang pasti, apa yang ia ungkapkan. Dirinya berani mempertanggungjawabkan. Dan Erick sendiri berharap segera dilakukan rapat internal agar permasalahan ini secepatnya tuntas. Sebab, ini menyangkut nama baik anggota Komisi A secara keseluruhan.
Selain rapat internal, Erick juga menandaskan Pemkot Surabaya bisa melakukan investigasi. Sebab, masalah ini juga menyangkut nama baik Pemkot karena melibatkan oknum PNS. ''Kan ada oknum PNS yang terlibat, sebaiknya pemkot juga melakukan investigasi agar ketahuan siapa oknum yang terlibat sebenarnya,'' ungkapnya.
Di sisi lain, Erick juga menjelaskan modus dua oknum tersebut dalam melakukan tindakan pemerasan. Praktik pemerasan itu tidak dilakukan sendirian. Ada indikasi kuat modus itu menggunakan jasa pegawai negeri sipil (PNS) dari Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang membawahi bidang perizinan tertentu. ''Mereka bekerja sama dengan saling memberikan informasi,'' terangnya.
Oknum Komisi A itu mampu mengetahui tentang jenis usaha tertentu, antara yang memiliki izin atau tidak. Bahkan jika sebuah usaha telah berizin tetapi izin itu telah habis masa berlakunya, oknum ini juga mengetahuinya, " tambah Erick.
Karena itu ia menilai ada kerja sama yang dijalin antara oknum di Pemkot dan DPRD. Tugas oknum di pemkot itu adalah sebagai pihak yang memberikan info, sedangkan oknum di dewan bertugas sebagai 'eksekutor'. Caranya tempat usaha yang tidak memiliki izin itu dipanggil lewat hearing. Dari celah inilah lantas ada penawaran agar mereka yang menguruskan perizinannya, "papar Erick.
Erick menilai cara yang digunakan "Si Oknum" terlalu 'kasar' sehingga mudah dibaca. Misalnya terkait dengan salah satu RHU yang kini ramai disorot itu. Menurut dia, ada beberapa alasan. Pertama, di Surabaya ada ratusan jumlah RHU. Tetapi oknum ini mengetahui mana RHU yang berizin atau tidak. Berbekal kevalidan data yang telah diterimanya, komisi di DPRD berani melayangkan surat undangan hearing.
Kedua, jika mau mengagendakan hearing suatu perizinan, mestinya tidak hanya satu persoalan saja yang dibahas. ''Tapi sudah beberapa kali kok itu-itu saja yang dihearingkan. Untuk masalah lain, hearing tidak sebanyak itu. Ini ada apa,'' tanya Erick.
Erick hingga kini belum bersedia membuka siapa nama oknum itu. Tetapi untuk oknum PNS Pemkot ia menyebutnya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR),"pungkasnya. bsn4
