Konflik "Kenari" Segera Tuntas
16-07-2010
beritasurabaya.net - Penyelidikan hak angket jalan Kenari hampir tuntas. Panitia Khusus (Pansus) memastikan, sertifikat jalan Kenari atas nama PT Sentral Tunjungan Perkasa (STP) akan segera di cabut.
Kabar pencabutan sertifikat atas nama PT STP diperoleh setelah pansus melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari hasil konsultasi, Mendagri dan BPN Pusat memberikan sinyal, jalan yang telah disertifikatkan akan dicabut.
Erick Reginal Tahalele Ketua Pansus mengatakan, “Besar kemungkinan sertifikat jalan Kenari akan dicabut,” jelasnya. Jumat (16/07/10)
Erick menegaskan, sebelum melakukan pencabutan sertifikat, utusan Mendagri dan BPN akan turun ke lapangan meninjau lokasi. Setelah mengetahui bukti dengan jelas, utusan-utusan Depdagri dan BPN akan memberikan kesimpulan kemudian memutuskan ersoalan yang ada, apa sertifikat akan dicabut atau tidak. “Mereka (Depdagri dan BPN) sangat senang dan mereka siap membantu,” ungkapnya.
Dengan pembatalan sertifikat ini, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengembalikan dana sebesar Rp4,2 miliar yang disimpan di kas daerah (kasda). Namun jika pemilik PT STP tidak mau adanya keputusan pembatalan sertifikat, mereka diminta untuk membawa kasus ke jalur hukum," terang Erick.
Erick memaparkan, dalam kasus Kenari, pansus telah membuat empat kesimpulan penyimpangan. Di antaranya adanya selisih jumlah lahan dari 2.020.70 M2, setelah di sertifikatkan menjadi 1.731 M2. Pengurangan jumlah ini menunjukan upaya PT STP untuk menghindari proses yang seharusnya melalui Kanwil BPN Jatim; PT STP juga dianggap melakukan penyimpangan, karena mengabaikan perjanjian pelepasan atas tanah dan bangunan pada 2 Juli 1997 bernomor 593.82/50/402.1.04/97 yang ditandatangani Wali Kota Sunarto Sumoprawiro dengan Gunawan Hanafi selaku pemilik PT STP, dan PT STP selalu menghindari menyelesaikan persoalan jalan Kenari dengan DPRD.
Dengan temuan penyimpangan yang berhasil dikumpulkan,imbuh Erick, pansus tetap bertekat untuk meneruskan kasus ini sampai tuntas. Pasalnya, setelah dilakukan investigasi ternyata di area PT STP terdapat bangunan yang diduga cagar budaya. Namun, kondisi bangunan ini telah rusak. “Mereka bisa dipidana kalau melakukan perusakan,” pungkasnya. bsn4
