Pedagang Pasar Turi Enggan Di Relokasi
24-09-2010
beritasurabaya.net - Tim yang menangani pemulihan pasca kebakaran (TPPK) memberikan pernyataan bahwa Komnas HAM meminta Pemkot Surabaya menunda pengosongan pasar turi. Sekretaris TPPK Pasar Turi Kemas Chalim, Kamis (23/9/2010) mengatakan, pihaknya mendapatkan salinan surat dari Komnas HAM tertanggal 7 September 2010 dengan Nomor 2.084/K/PMT/IX/2010 tentang permintaan untuk penundaan eksekusi terhadap pedagang untuk mengosongkan Pasar Turi.
Surat dari Komnas Ham tersebut berisikan permintaan penundaan eksekusi pengosongn Pasar Turi dengan alasan Polda Jatim belum menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang ada di Pasar Turi.
Chalim juga menambahkan, kalau Pemkot juga belum menyelesaikan tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang pada saat pembangunan Pasar Turi berlangsung "Pemkot dinilai telah sengaja melakukan tindakan lalai serta pembiaran terhadap nasib pedagang Pasar Turi pascakebakaran tiga tahun silam," katanya.
Sebelum kasus ini menjadi rumit seperti sekarang, pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah menjadi penengah dalam pertemuan antara pedagang dan pemkot pada 16 September 2010 yang lalu, Namun hasil dari dialog tersebut mengalami dead lock atau tidak ada titik temu.
Para pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam TPPK, tidak akan mau keluar dari pasar ini apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi yakni adanya nota perjanjian antara pemkot dan pedagang soal pembangunan Pasar Turi yang baru.
Arief Budiman selaku ketua TPPK mengatakan Perjanjian yang di inginkan pedagang meliputi harga stan, penempatan pedagang ke dalam pasar, maupun hak-hak pedagang nanti "Jika perjanjian itu disetujui, kami tanpa dimintapun akan langsung keluar dari pasar," katanya.sul/bsn
