Bangun apartemen, Nelayan hilang penghasilan
08-10-2010
beritasurabaya.net - Nelayan Pantai Kenjeran mengaku terganggu dengan reklamasi Pantai Kenjeran. Reklamasi pantai untuk perluasan pembangunan kawasan perumahan dan apartemen Laguna Indah tersebut, dinilai nelayan menggerogoti penghasilan para nelayan.
''Sejak reklamasi dilakukan, penghasilan kami menurun drastis. Tidak ada hasil laut yang bisa kami tangkap di sekitar pantai,'' ujar Rokim (40 tahun) salah satu nelayan setempat.
Dia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan hasil laut para nelayan terpaksa membeli hasil laut baik berupa ikan, lorju, rajungan dan lain sebagainya di Madura.
''Usaha penjualan hasil laut yang dilakukan warga sudah menjadi mata pencaharian, jadi meski tidak ada kita terpaksa membeli. Banyak dari kami yang terpaksa beralih profesi,'' katanya.
Hilangnya habitat ikan di kawasan Pantai Kenjeran, ujar para nelayan, dikarenakan reklamasi pantai yang melebihi ketentuan. Ketua RW 06 Bulak, Kenjeran, Solekan menyebutkan reklamasi pantai untuk Pantai Ria Kenjeran dan Perumahan Laguna tidak sesuai dengan izin yang diajukan.
"Dari izin yang diajukan untuk perluasan Pantai Ria Kenjeran seluas 150 hektare dan Perumahan Laguna seluas 600 hektare praktiknya diperkirakan lebih dari 1500 hektare," tegas Solekan.
Menurutnya, meski warga bergejolak namun terkesan tidak kedengaran. Pasalnya, beberapa tokoh masyarakat sudah dipinjam namanya untuk diajukan mendapat kapling dengan harga yang murah.
"Ada yang mengatakan mereka memberi kompensasi Rp 10 juta per kapling," ujarnya.
Solekan berharap, ada perhatian serius dari kalangan DPRD Surabaya untuk menangani masalah tersebut. Sebab, ujar Solekan, pengaduan warga kepada Pemkot Surabaya sama sekali tidak ada tanggapan.
"Justru reklamasi jalan terus, bahkan rencananya akan dibuat dua apartemen yang menjorok ke laut, terus nelayan di sini harus cari makan dimana?" katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf mengakui adanya ketidakberesan dalam teknis reklamasi pantai tersebut. Menurutnya, banyak pengaduan masyarakat yang sampai ke mejanya menyatakan bahwa reklamasi pantai tersebut merusak habitat laut di Kenjeran.
"Apalagi dalam melakukan reklamasi pantai pengembang tidak memperhatikan masalah sosial di sekitar lokasi," ujar Musyafak di kantornya, Jumat (8/10/2010).
Dia mengeluhkan, kalau di daerah lain isu konservasi lingkungan santer didengungkan, kenapa di Surabaya dibiarakan begitu saja. Mestinya pengembang memerhatikan kehidupan sosial masyarakat sekitar selain harus melakukan konservasi lingkungan, jangan hanya mereklamasi terus mengeruk keuntungan.
Musyafak mengatakan, para nelayan memerlukan kompensasi sosial terutama untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi mereka. ''Paling tidak dibuatkan fasilitas untuk mendukung usaha hasil laut mereka, jangan malah dimatikan,'' tegasnya.
Dia juga mendesak Pemkot Surabaya tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu kepada pengembang sebelum dilakukan pengukuran ulang terhadap reklamasi pantai. ''Rencananya ada dua apartemen, itu distop dulu. Pemkot harus melakukan ukur ulang reklamasi pantai,'' katanya.
Musyafak menduga terjadi persekutuan yang hanya menguntungkan pihak tertentu dalam proses reklamasi pantai tersebut mulai dari tingkat kelurahan sampai pejabat Pemkot Surabaya. bsn2
