Kampung

Pemasangan CCTV Tidak Melanggar Kemanusiaan

26-10-2010

beritasurabaya.net - Pemasangan kamera CCTV di kawasan Dolly hanya salah satu cara pengendalian di kawasan tersebut. Yang pasti kamera tidak akan dipasang di ruang pribadi.

Tri Rismaharini Walikota mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika memang diperintahkan memasang kamera pemantau di berbagai sudut Surabaya. Kebetulan jalan-jalan di sekitar Dolly ikut dipasang dengan fungsi utama memantau kondisi keamanan dan lalu lintas.

"Pemasangan itu tidak melanggar kemanusiaan karena bukan di kamar. Kalau dipasang di kamar, baru disebut tidak manusiawi," jelasnya , Selasa (26/10/10).

Pemasangan kamera pemantau merupakan hal lazim di kota dan negara lain. Bahkan, penduduk di sebagian negara dan kota lain merasa lebih aman dengan keberadaan kamera-kamera itu. Penduduk di sekitar Dolly juga setuju dengan pemasangan kamera itu.

Risma juga menambahkan, penutupan kawasan Dolly tidak bisa serta merta dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan strategi fisik, sosial, dan ekonomi untuk penutupan itu.

"Jangan sampai mereka yang bekerja di sana malah pindah ke tempat lain setelah Dolly ditutup," tegasnya.

Potensi pindah itu terbukti dengan beberapa PSK di luar Dolly yang terkena razia. Mereka yang sudah tidak bekerja di sana terkadang malah bekerja di jalan-jalan di Surabaya.

"Beberapa waktu lalu ada yang terkena razia dan setelah diperiksa dipastikan (terinfeksi) HIV. Hal-hal seperti itu perlu dicegah," paparnya.

Pemerintah sudah berusaha membina setiap pekerja di sana. Setelah punya keterampilan, mereka dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

"Lebih dari 98 persen pekerja dan pengunjung di kawasan itu berasal dari luar Surabaya. Saya punya data itu. Kalau pekerja kami antar ke daerah masing-masing," ucapnya.

Risma juga menambahkan, Mereka yang diantar ke daerah asal disertai sertifikat keahlian dan keterangan lain. Keterangan bisa saja berupa kondisi kesehatannya.

"Bukan ingin mendiskriminasi. Tetapi, supaya pemerintah daerah asalnya tahu kondisi yang bersangkutan dan bisa mempertimbangkan kebijakan yang tepat," pungkas Risma. wan/bsn