Survey KHL Tidak Transparan
12-11-2010
beritasurabaya.net - Fatkur Rahman Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya mengatakan, munculnya gejolak protes dari kalangan buruh yang terjadi setiap tahun soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dipicu tidak adanya transparansi dalam survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Fatkur menegaskan, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 sudah diatur tentang 46 komponen KHL.
"Paling tidak ini tinggal sosialisasi ke kalangan buruh, misalnya dengan mengundang asosiasi buruh dan juga dihadiri perwakilan pengusaha, unsur Dewa Pengupaahn (tripartit). Harus juga mengikutsertakan BPS sebagaimana diatur dalam pasal 3 Permenaker agar transparansi semua mekanisme atau proses dari survei hingga diperoleh hasil," jelas Fatkur, Jumat 12/11/10).
Fatkur menambahkan, Transparansi ini penting untuk mengantisipasi gejolak di kalangan buruh.
"Teman-teman aliansi atau asosiasi buruh saya pikir akan juga legowo jika ada transparansi," imbuhnya.
Fatkur menyatakan, dengan adanya polemik KHL yang berlangsung secara terus-menerus, semestinya pemerintah bisa evaluasi dalam hal sosialisasi KHL ke masyarakat. Harapannya, masyarakat juga bisa memahami.
Fatkur mencontohkan, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa KHL adalah stándar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Sosialisasi dan transparansi survei sangat penting bagi masyarakat agar ketika mereka disurvei juga bisa memberi jawaban proposional.
Fatkur menjelaskan, sekarang ini sudah ada tuntutan dari kalangan buruh dan mumpung masih ada waktu sampai 1 Desember untuk menetapkan UMK, ada baiknya Dewan Pengupahan segera gelar pertemuan dengan kalangan perwakilan buruh yang protes. Dewan Pengupahan bisa mendesak DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar juga bisa menjadi fasilitator pertemuan kedua belah pihak.
"Dengan demikian ada solusi yang melegakan semua pihak termasuk menyepakati skema/mekanisme sehingga polemik ini tidak terulang setiap tahunnya," pungkasnya. wan/bsn
