Kampung

Satpol PP Bakal diuji

28-06-2010

beritasurabaya.net - Taring Satpol PP Surabaya bakal diuji pada Kamis (1/7/10) depan. Jika mereka bisa menjalankan hasil rapat hari ini, senin (28/6/10), yang memutuskan menutup Glamoure Spa dan Relaxation, taring Satpol PP sebagai penegak perda benar-benar tajam. Dan anggapan hanya berani pada pedagang kaki lima, bisa dihilangkan.

Kepastian penutupan Glamoure pada Kamis depan diputus setelah digelar rapat koordinasi tadi siang. Dalam rapat tersebut, Satpol PP Surabaya mengumpulkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, dan Asisten I Sekkota Surabaya. Namun Satpol PP tidak jadi memanggil Badan Lingkungan Hidup Surabaya, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya.

’’Keputusan penutupan, hanya kami kaitkan dengan izin hiburan (RHU),’’ terang Kasatpol PP Surabaya Arief Boediarto. Seperti diketahui, Glamoure sejak 19 Juni lalu sama sekali tidak mengantongi perizinan membuka tempat usaha spa dan panti pijat. Izin-izin tersebut sudah kadaluarsa, dan hingga kini tidak bisa diperpanjang.

Perizinan tersebut yaitu, izin rekreasi hiburan umum (RHU) yang dikeluarkan Disbudpar Surabaya. Selanjutnya, izin HO (hinder ordonantie) yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup. Serta perizinan IMB (izin mendirikan bangunan) yang dibuat oleh DCKTR Surabaya. Seluruh izin tersebut, tidak bisa diajukan perpanjangannya karena pengurusan izin zoning masih belum beres.

Hasil rapat yang dipimpin oleh Kasatpol PP Surabaya tersebut sudah disampaikan langsung ke Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono. ’’Ini semua sebagai wujud konsistensi kami,’’ terang Arief. ’’Istilah yang kami pakai adalah penutupan dengan perencanaan.’’

Maksudnya, ada beberapa tahap yang dilakukan Satpol PP Surabaya sebelum hari eksekusi yang telah ditetapkan itu. Dan hari ini Satpol PP Surabaya menerjunkan Pejabat Penyidik PNS (PPNS) yang dimiliki. PPNS Satpol PP tersebut langsung diterjunkan ke Glamoure. Di lapangan, mereka bertugas untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan. ’’Semuanya kami lakukan, supaya mendapat kepastian pelanggaran yang dilakukan Glamoure,’’ tegas Arief.

Namun, hingga sore tadi Arief masih belum bisa menyampaikan hasil penyidikan PPNS Satpol PP Surabaya pada hari pertama. ’’Tunggu saja, mungkin besok sudah ada hasilnya,’’ ujarnya. Langkah-langkahnya adalah memeriksa dokumen-dokumen, selanjutnya adalah pemberkasan.

Dari pemberkasan tersebut, langsung diajukan ke pengadilan tindak pidana ringan (tipiring) pada Rabu (30/6/10) depan. ’’Apapun hasil persidangan
tipiring, keputusan penutupan tetap kami jalankan,’’ papar Arief. Pria asli Tuban itu kembali menegaskan, pihaknya melakukan penutupan sementara
Glamoure hanya sebatas pada sikap Glamoure yang ngeyel tetap beroperasi, meskipun perizinan RHU mereka mati. Dengan sikap ini, diharapkan tempat hiburan lainnya segera mengurus izin perpanjangan RHU.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Armudji mengapresiasi langkah tegas yang sudah diambil Satpol PP Surabaya. ’’Ini yang namanya petugas penegak perda,’’ jelas Armudji saat ditemui di gedung Dewan. Menurutnya, ketegasan melakukan penutupan ini bisa menjadi shock teraphy bagi pengusaha hiburan lainnya yang menganggap remeh izin hiburan.
Kepada pihak Glamoure, Armuji mengatakan penutupan hanya bersifat sementara. ’’Setelah semua beres, bisa dibuka lagi,’’ terang Armudji.

Dihubungi terpisah, Humas Glamoure Ari Bilowo mengatakan, pihaknya terus menggelar rapat internal. ’’Kami juga bakal mengundang kuasa hukum,’’ papar Ari. Kuasa hukum yang ia maksud itu adalah Firasadi & Associates. ’’Rapat itu kami bentuk supaya tidak terjadi salah kaprah dari segi hukumnya,’’ lanjut Ari yang saat dihubungi rekan wartawan berada di Probolinggo.

Ari sendiri cukup menyayangkan penutupan yang akan dilakukan Satpol PP Surabaya. Sebab, katanya, selama ini banyak sekali income yang dikeluarkan
Glamoure untuk negara. Ari mencontohkan, pajak PBB yang baru saja ia bayarkan mencapai Rp 70 juta. Sementara untuk uang PLN bulanan, berkisar
Rp 80 juta. Sedangkan pengeluaran PDAM Rp 10 juta per bulan. Selajutnya, dia mewakili menajemen juga belum menentukan sikap terhadap 75 karyawan yang saat ini bekerja di Glamoure. ’’Apakah tetap digaji, atau tidak,’’ tuturnya.

Terkait pemberitaan yang santer jika Glamoure tetap beroperasi meski perizinannya sudah kadaluarsa, Ari mengaku pendapatannya turun drastis. ’’
Jumlah pengunjung harian turun, hampir separo’’ akunya. Penurunan tersebut, ia duga karena ketakutan pelanggan yang akan melepas capek di Glamoure. ’’Mungkin takut kalau sewaktu-waktu ada penutupan.’’ Sebagai penyedia jasa, Glamoure wajib menjaga kenyamanan pelanggan. bsn4

Advertising
Advertising