Kost beromzet Besar Kena Pajak
16-11-2010
beritasurabaya.net - Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah menyoal masalah penerapan pajak bagi rumah kos.
Dalam draft raperda, eksekutif menetapkan jika yang bakal kena pajak adalah pemilik rumah kos dengan kamar di atas 10 dan besaran pajaknya mencapai lima persen dari penghasilannya.
Moch Machmud Sekretaris Pansus mengatakan, pajak rumah kos yang masuk dalam kategori pajak hotel, masih belum bisa diterima karena tidak semua rumah kos bisa kena pajak. Pajak rumah kos, diharapkan Pansus harus ada klasifikasinya.
Moch Machmud menambahkan, Pansus tetap akan membedakan antara rumah kos kecil dengan kos-kosan mewah. Masih banyak rumah kos walau memiliki kamar lebih dari 10 unit bisa masuk dalam klasifikasi kena pajak.
?Harus ada kriteria menentukan pajak yang semestinya tidak dihitung dari jumlah kamar, melainkan dari nilai sewa yang ditetapkan pemilik kos-kosan. Banyak kos-kosan yang jumlah kamarnya lebih dari 10 unit., sementara nilai sewanya kecil. Sebaliknya ada rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 unit, nilai sewanya besar, mencapai jutaan rupiah. Karena itu, pansus memutuskan rumah kos dengan nilai sewa yang rendah, tidak akan dikenai pajak hotel,? tandas Machmud, Selasa (16/10/2010).
Sementara itu, Djoestamadji Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mengatakan, untuk pajak rumah kos memang sedang dibahas di pansus. Ia mengatakan memang tidak semua rumah kos dikenai pajak.
?Itu masih dibahas. Misalnya kos-kosan mahasiswa yang sewanya Rp 100-400 ribu tidak akan kena pajak,? ujarnya.
Sekarang, lanjutnya, pihaknya tinggal klasifikasi berapa nilai sewa yang tidak akan kena pajak. Ia mengutarakan batasan itu kemungkinan Rp 400 ribu per bulan. Nilai sewa di bawah itu tidak akan kena pajak. Tetapi di atas Rp 400 ribu akan kena pajak. ries/bsn
Foto : Moch Mahmud sekretaris pansus raperda pajak daerah
