Kampung

Masalah Dharmahusada Mas Masih Belum Jelas

29-11-2010

beritasurabaya.net - Guna mencari titik temu antara Warga Perumahan Dharmahusada Mas dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya (ABMJ) selaku pengembang perumahan, akhirnya dipertemukan dalam rapat dengar pendapat oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Dalam hearing itu, hadir pula pihak kepolisian dan kelurahan setempat. Namun dalam pertemuan di Komisi B DPRD Kota Surabaya, belum membahas seluruh permasalahan yang ada.

Dalam hearing itu hanya membahas seputar pelaksanaan keamanan dan kebersihan yang diambil alih pihak pengembang.

Tatang Istiawan Direktur Pengembangan Bisnis PT ABMJ mengatakan, pihaknya tidak saja menangani masalah keamanan dan kebersihan tapi seluruhnya. Seperti masalah perbaikan jalan, saluran, taman, lampu, penerangan dan pos-pos.

" Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pengelolaan lingkungan sosial yang terpadu. Kita ingin menjadikan perumahan kita ini menjadi pemukiman menengah ke atas. Lagipula, pengembangan di perumahan itu belum selesai, makanya penanganan itu diambil alih pengembang," terang Tatang, Senin (29/11/2010).

Tatang menambahkan, nampaknya warga atau pembeli perumahan itu ingin ada perusahaan dalam perusahaan.

"Kawasan ini kan masih dikembangkan, jadi seluruhnya, termasuk fasum dan fasos belum kita serahkan. Karena masih kita kerjakan, jadi wajar semua tanggungjawab dipegang pengembang," ujar Tatang.

Bambang Sukardi salah satu perwakilan warga mengatakan, jika perumahan itu sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Apalagi pihaknya sudah 11 tahun bermukim di tempat itu, tapi tak ada perubahan atau pengembangan sama sekali.

"Mana lahan yang akan dikembangkan, sudah tidak ada," ungkap Bambang.

Sementara terkait masalah keamanan, diakui Tatang, pada Februari 2006 sudah ada rembuk warga dengan pengembang yang menyatakan jika pengurus RT dan RW dimintai tolong untuk menarik iuran keamanan. Selanjutnya iuran itu akan diserahkan ke pengembang dan kompensasinya, pihak RT akan mendapat kas sebesar 10 persen dari total iuran dan RW dapat 5 persen.

Namun dalam pelaksanaannya, tarikan iuran itu hanya sampai tiga bulan saja yang disetorkan ke pengembang. Memang dalam perjanjiannya, disebutkan, jika tak ada transparansi selama tiga bulan, maka warga melakukan mosi tak percaya dan iuran itu akan ditangani warga sendiri.

Kenyataannya, setelah 11 tahun, pengembang kembali menangani masalah keamanan itu. Alasan warga, adanya keamanan pengembang hanya untuk menutupi belang pengembang yang telah menjual fasum dan fasos perumahan tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan hari ini, karena masih belum ditemukan kata sepakat. Komisi B akan mengagendakan pembahasan lanjutan antara warga dan pengembang. ries/bsn

Foto: Warga Dharmahusada Mas saat mengikuti hearing bersama pengembang di Komisi B.