Belum Sepakat, RUU OJK Batal Dirumuskan
12-07-2011
Jakarta, beritasurabaya.net - Pemerintah dan DPR masih belum menemui kesepakatan mengenai penentuan sembilan anggota Dewan Komisioner, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) terancam batal dirumuskan.
Bahkan, menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU OJK Nusron Wahid di Jakarta, Selasa (12/7/2011), kemungkinan besar RUU ini akan dikembalikan kepada pemerintah. Ini karena waktunya sudah selesai dan tidak tercapai kesepakatan.
Amanat pembentukan OJK berasal dari pasal 34 UU Bank Indonesia dan dalam UU tersebut dijelaskan bahwa lembaga pengawas jasa keuangan bersifat independen dan posisinya di luar pemerintah. Karena di luar pemerintah, ungkap Nusron, mayoritas anggota pansus menolak adanya ex officio baik itu memiliki hak suara (voting right) maupun tidak memiliki hak suara (non voting right). Karena ex officio adalah orang pemerintah yang ditempatkan di situ.
Nusron menjelaskan Pansus menginginkan komposisi dua lima dua untuk anggota Dewan Komisioner dimana ada dua ex officio tanpa hak suara, 10 orang calon akan dipilih Presiden untuk kemudian terpilih lima anggota melalui proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.
DPR kemudian akan membentuk panitia seleksi untuk memilih delapan calon dari masyarakat untuk kemudian diusulkan Presiden. Dan Presiden akan memilih empat dari delapan calon tersebut, untuk kemudian empat calon tersebut kembali dilakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dua anggota.
Namun, pemerintah menginginkan komposisi dua tujuh dimana ada dua anggota ex officio perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki hak suara, serta mengusulkan 14 nama calon anggota untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, dan terpilih tujuh anggota.
Untuk itu, Nusron menyarankan agar Menteri Keuangan melakukan pendekatan terhadap pimpinan fraksi secara langsung karena kompromi pada tingkat Panitia Khusus gagal menemukan titik temu. Ia memberikan tenggat waktu hingga Kamis (14/7/2011) lusa, agar segera ditemukan kesepakatan pada tingkat lobi dengan fraksi karena RUU ini harus masuk pada Badan Musyawarah DPR. (bsn-ai)
