Kasus TKI Jadi Fokus Komisi E DPRD Jatim
25-06-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Kasus TKI di Saudi Arabia menjadi fokus perhatian Komisi E DPRD Jawa Timur. Beberapa pasal terutama mengenai pengiriman TKI di Saudi Arabia akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI dan akan dibahas DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar, Sabtu (25/6/2011), menilai pengiriman TKI ke Arab Saudi tidak tertib karena pemberangkatannya terpusat dari Jakarta dan Tangerang, Banten.Berbeda dengan pengiriman TKI ke Hong Kong, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan yang relatif lebih tertib dan tidak banyak menimbulkan persoalan.
Kata Saleh, kalau ke negara-negara tujuan seperti Hong Kong, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan lebih tertib karena Jatim juga berwenang mengirimkan TKI ke sana. Tapi tidak di Saudi Arabia. Untuk itu, dalam revisi perda itu nanti juga dicantumkan kewajiban bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) memberikan pemahaman bagi calon TKI mengenai budaya dan hukum yang berlaku di Saudi Arabia.
Saleh berharap dengan cara ini, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengirimkan TKI ke Saudi Arabia. Sekaligus ini untuk membatasi pengiriman TKI ke sana yang selama ini terabaikan haknya sebagai buruh migran.
Ia mencontohkan di Saudi Arabia, TKI disuruh kerja terus dan tidak diberi jatah libur. Di Taiwan dan Hong Kong, TKI diberi waktu libur, paling tidak sepekan dalam sebulan. Kalau mereka tetap bekerja, maka dihitung lembur.
Terkait adanya delapan TKI asal Jatim yang sedang menghadapi persoalan hukum di Saudi Arabia, gubernur Jawa Timur berencana mengajak Komisi E DPRD Jatim untuk bertemu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. (bsn-ai)
