UUD membatasi peran DPD
13-11-2010
beritasurabaya.net - Sejumlah aturan dinilai membatasi peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Aturan-aturan yang dianggap telah membatasi peran DPD RI antara lain adalah UUD pasal 22 ayat 2D dan pasal 27.
Tertuang dalam aturan tersebut bahwa anggota DPD hanya memiliki hak bicara saja, namun tidak memiliki hak suara. Mereka diikutsertakan dalam pembahasan aturan dalam siding, namun tidak ikut di dalam memutuskannya. Hal ini dikarenakan fungsi DPD yang bersifat pengawasan saja, tidak termasuk dalam fungsi legislatif.
Dosen FH UB A'an Eko Widiarto mengungkapkan bahwa DPD mestinya memang memiliki peran yang sama dengan DPR. Namun di dalam UU 10/2009 tentang MPR, DPR, dan DPD, peran DPD memang sedikit banyak terminimalisir.
Demikian terungkap dalam diskusi antara anggota DPD DPR RI dengan UB yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, beberapa waktu lalu, seperti dikutip beritasurabaya.net dari laman resmi Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Peran dan fungsi DPD RI yang selama ini masih minim menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah akademisi dari UB. Muncul anggapan DPD hanya lembaga yang menghambur-hamburkan uang sementara aktivitasnya nihil.
Enam anggota DPD RI yang hadir dalam kesempatan diskusi tersebut yaitu Supartono (Jatim), Nurmawati (Sulteng), Amang Syarifudin (Jabar), Habib (Kalsel), Rosman (Babel), dan Lalu Muhyi Abidin (NTB).
Mereka meminta masukan konstruktif terkait upaya peningkatan peran yang tengah mereka usahakan. Kepada para akademisi UB, yang kesemuanya dari Fakultas Hukum, mereka mengaku telah terbatasi kinerjanya oleh undang-undang. Oleh karena itu, mereka meminta masukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang selama ini masih dipakai.
Pada kesempatan itu, anggota-anggota DPD tidak hanya mengunjungi UB saja untuk melakukan diskusi. Mereka juga ke universitas-universitas lain seperti Unhas Makassar, Universitas Indonesia Jakarta, dan UGM Jogjakarta. bsn2
