DPRD Jatim: Bubarkan Dewan Wali Amanah
06-01-2011
beritasurabaya.net - Kalangan DPRD Jatim prihatin atas keberadaan Dewan Wali Amanah (DWA) Jatim. Pasalnya, lembaga tersebut tidak diberi kewenangan apa-apa dalam operasionalisasi program Jamkesda yang didanai APBD Jatim sekitar Rp 200 miliar. Mengingat, Pejabat Pelaksana DWA sebagai petugas yang memiliki kewenangan di lapangan
hingga kini ternyata tetap tidak dibentuk Pemprov. Akibatnya, dana ratusan miliar itu tetap dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim.
"Bubarkan saja Dewan Wali Amanah karena keberadaannya tidak ada fungsinya," tegas anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar usai
hearing dengan pejabat Dinkes Jatim, Rabu (5/1/2010).
Padahal,lanjut politisi asal PDIP ini, dana yang dikucurkan dari APBD Jatim untuk membiayai DWA yang dibentuk sejak 2009 tersebut tidak sedikit setiap
tahunnya. Bahkan untuk tahun 2011 ini, dana yang dialokasikan untuk DWA sekitar Rp 2 miliar. "Buat apa dana sebesar itu diberikan pada Dewan Wali Amanah yang
tidak diberi kewenangan apa-apa itu? Apa itu tidak mubadir?" gugat Saleh Ismail Mukadar dengan nada tinggi.
Saleh mengungkapkan dirinya bukannya tidak percaya pada Dinkes Jatim dalam mengelola dana Jamkesda sekitar Rp 200 miliar tersebut. Tapi pihaknya melihat
pengelolaan di bawah naungan Dinkes tersebut sangat rawan terjadinya kebocoran.
"Itulah yang dulu mendasari untuk dibentuk DWA agar pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang netral dan bersih. Dan ironis bila program Jamkesda tidak terlaksana dengan baik, mengingat program tersebut merupakan ujung tombak
pemerintah Soekarwo-Saifullah Yusuf untuk memberikan pelayanan gratis di bidang kesehatan bagi warga miskin. "Karena itu, kami minta agar pejabat pelaksanan itu
segera dibentuk," saran dia.
Mengapa? Ia mengatakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (perda) yang sudah dibuat, keberadaan DWA hanya menjadi wadah yang menyangkut regulasi,
sementara pelaksaannya adalah pejabat pelaksana dengan diberi kewenangan penuh. Pejabat pelaksana diangkat sendiri untuk menjalankan program Jamkesda di
lapangan. "Dewan Wali Amanah, sama sekali tidak punya kewenangan apa-apa. Karena itu, pejabat pelaksananya harus dibentuk," tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti program pelayanan kesehatan di Jatim. Diakui, program bidang kesehatan di Jatim memang sudah bagus. Tapi pihaknya ingin pihak
pemprov punya grand design dalam pembangunan kesehatan di Jatim, sehingga ada perencaaan jelas juga tujuannya. Untuk membuat grand design tersebut, tentunya
perlu melakukan pemetaan potensi masalah kesehatan di Jatim. "Dari situ kemudian bisa dirumuskan ke depannya," ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua F-PAN DPRD Jatim Kuswiyanto. Anggota Komisi E DPRD Jatim ini melihat bahwa pembangunan kesehatan merupakan hal utama, sehingga
perlu dapat perhatian khusus, dengan dibuatkan perencanaan matang. "Jangan dilakukan secara asal-asalan," tegasnya. djo
Foto: Ismail Saleh Mukadar
