PNS Kehilangan Hak Uang Makan dan Minum
24-01-2011
beritasurabaya.net - Jatah makan dan minum untuk PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, benar-benar hangus. Dana itu tak bisa dicairkan, karena menilik UU dan Permendagri, tak ada aturan yang mengharuskan dana yang merupakan hak PNS itu dirapel.
Pencairan selanjutnya baru bisa dilakukan setelah APBD 2011 digedok.
Ini disampaikan Kepala Bappeko Surabaya Hendro Gunawan. Menurut dia, ditemui usai mengikuti rapat Panitia Angket DPRD Surabaya, Senin (24/01/2011), sampai saat ini, memang belum ada aturan untuk merapel jatah makan dan minum PNS.
"Kita sudah cari tapi tak ada aturan untuk merapelnya. Otomatis, walau dana itu sudah ada, tapi tak bisa kita cairkan,? ujar Hendro.
Hendro menjelaskan, Pemkot Surabaya sebenarnya sangat merespon hak PNS-nya. Namun pihaknya tak berdaya kalau aturan untuk pencairan itu tak ada.
"Kalau kita cairkan sebenarnya bisa saja, tapi kita tak mau dikemudian hari berdampak hukum,? tambah dia.
Di Surabaya, tercatat ada 21 ribu PNS, belum ditambah 1.800 tenaga pengajar. PNS ini, setiap harinya mendapat jatah makan sebanyak Rp 10 ribu perhari dan jatah minum hanya Rp 25 ribu perbulan. Bagi PNS dengan golongan rendah, jatah makan dan minum ini sangat bernilai untuk tambahan gajinya. Namun karena pembahasan RAPBD 2011 Surabaya belum dilakukan, tentu saja jatah mereka selama tiga bulan ke depan, hangus. Ries/bsn
Foto: Hendro Gunawan.
