Mau Ditertibkan, Satpol PP Dipolisikan
24-01-2011
beritasurabaya.net - Satpol PP selaku petugas yang menjalankan Perda, diminta tak tebang pilih dalam menindak kesalahan. Ini disampaikan anggota Komisi C DPRD Surabaya Reni Astuti.
Pernyataan itu terkait penindakan Satpol PP atas kesalahan pendirian bangunan yang berada di daerah milik jalan (Damija) serta tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Dugaan kesalahan itu dilakukan PT Darmo Greenland yang mendirikan kantornya di perumahan tanpa ada IMB dan melanggar Damija.
Kasus itu sebenarnya sudah dihearingkan di Komisi C selama dua kali, namun belum juga ada tindakan dari Satpol PP. Tentunya, belum adanya tindakan itu cukup beralasan, sebab pihak Darmo Greenland justru minta perlindungan hukum ke Polrestabes Surabaya.
"Pada dua kali hearing, pihak manajemen, khususnya Direktur Pengembangan perusahaan tersebut tak pernah datang. Karena itu kita akan mengundang hearing lanjutan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, Senin (24/01/2011).
Namun, kata Reni, terkait pelaksanaan Perda, sebaiknya Satpol PP tak bekerja setengah-setengah. Satpol PP harus tegas dan tak perlu takut dengan upaya perusahaan, sebab sesuai dasar yang ada, perusahaan itu menyalahi aturan.
Reni juga meminta, dalam kasus ini, pihak Inspektorat harus turun tangan. Sebab, jika melanggar Damija dan tanpa IMB, namun kantor perusahaan itu tetap bisa berdiri, berarti ada oknum Pemkot Surabaya yang bermain.
"Sebaiknya Inspektorat turun tangan. Dalam hearing, semua pihak sudah kita undang baik dari pemkot maupun kepolisian. Karena itu, kalau salah, Satpol PP harus segera mengeksekusi bangunan itu, jangan dibiarkan,? tegas Reni.
Reni juga meminta agar pihak Darmo Greenland harus kkoperatif karena Satpol PP bekerja untuk menegakkan Perda. Ries/bsn
Foto: Reni Astuti.
