Politik Pemerintahan

Perda Lemah, Cafe Girang Bebas

09-02-2011

beritasurabaya.net - DPRD Surabaya melalui Komisi D, meminta Pemkot Surabaya dalam hal ini Tim Rekreasi dan Hiburan Umum untuk menindak tegas cafe girang.

Tindakan itu berupa penutupan cafe yang terbukti langgar perizinan serta terbukti menyediakan slide porno saat digerebek petugas kepolisian. Tak hanya itu, Komisi D juga meminta agar pengusaha cafe itu di-blacklist sehingga tak bisa lagi menjalankan usaha serupa.

Disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, sudah jelas ada aturannya, tapi tetap saja dilanggar pemilik cafe.

"Saat kita hearing, kita sarankan tindakan tegas. Selain itu, kita minta institusi di wilayah seperti kecamatan agar mengerahkan Trantibnya untuk memberikan pembinaan kepada tempat-tempat serupa. Diakui, banyak cafe ilegal yang tak berizin. Kalau semuanya langsung ditutup, nanti kita disalahkan mematikan usaha warga, jadi cukup dilakukan pembinaan sebelum wahana mesum itu merasuki tempat-tempat tersebut," ujar Baktiono, Rabu (09/2/2011).

Hearing di Komisi D itu diikuti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Satpol PP Surabaya dan Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu). Sementara pemilik cafe girang yang juga diundang Komisi D, tak hadir.

Ketua Hiperhu George Hadiwijanto menjelaskan, terhadap cafe porno yang sudah ditangani pihak kepolisian, pihaknya tak bisa melakukan pembelaan. Sebab, cafe Biru tersebut tak masuk dalam daftar anggota Hiperhu.

"Di Surabaya banyak tempat hiburan yang tak memiliki izin. Untuk itu, kita meminta kepada pemkot untuk lebih tertib dalam melakukan pengawasan. Hiperhu sendiri, tak bertanggunjawab jika ada pelanggaran tempat hiburan yang dijadikan peredaran narkoba, pornografi dan sebagainya," ungkap George.

George juga menambahkan, munculnya masalah pornografi itu bukan sekadar lemahnya pengawasan pemkot, melainkan karena lemahnya regulasi yang ada.

"Hiperhu sudah sejak lima tahun lalu menganjurkan agar ada revisi Perda Kepariwisataan," aku dia.

Terkait revisi Perda Kepariwisataan, Baktiono juga membenarkannya. Menurut dia, Perda yang ada justru mengacu pada UU Kepariwisataan yang usianya sudah 10 tahun. Sementara, saat ini, banyak UU yang berkaitan dengan pengelolaan tempat kepariwisataan tersebut.

"Jadi kita sarankan untuk melakukan revisi Perda Kepariwisataan. Perda yang baru bisa mengacu pada UU Pornografi, UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Informasi Teknologi, serta UU Kepariwisataan," terang Baktiono. ries/bsn

Foto: George Hadiwijanto.