Retribusi Administrasi Kependudukan mulai dikaji
10-02-2011
beritasurabaya.net - Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hari ini, Kamis 10 Februari 2011 memulai pembahasan Raperda Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pembahasan dilakukan bersama DInas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Bagian Hukum Pemerintah Kota di Ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya pagi tadi.
Dalam Raperda tersebut ada 6 objek yang dikenakan retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu:
a. Kartu/ Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b. Kartu Keterangan Tinggal Sementara;
c. Kutipan Akta Kematian;
d. Kutipan akta perkawinan;
e. Kutipan akta perceraian;
f. Kutipan akta pengakuan anak.
Masing-masing objek dikenai besaran retribusi yang berbeda, antara Rp 10.000,- s.d. Rp 500.000,-. Dibedakan pula antara WNI dan Asing.
Alfan Khusaeri, anggota Pansus, dalam pembahasan tersebut meminta agar seluruh retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan digratiskan alias tidak dipungut biaya.
Hal ini, jelas Alfan, mengingat kekuatan APBD 2011 yang cukup besar yakni Rp 5,1 Trilliun, dipandang mampu untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan tanpa perlu memungut retribusi dari warga.
Pendapatan dari Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini pun hanya diestimasikan sebesar 9 miliar rupiah atau sekitar 3,1 % dari Total Pendapatan tahun 2011.
Di samping itu, pemerintah kota mestinya dapat membaca semangat yang terkandung dalam Undang-undang Pelayanan Publik yang telah menggratiskan biaya pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KSK (Kartu Keluarga) serta Undang-undang Perlindungan Anak yang telah membebaskan biaya Akta Kelahiran.
?Semangatnya kan pemenuhan hak dasar sebagai warga Negara. Mestinya warga dimudahkan, apalagi memang anggarannya memadai.? tandas sekretaris Fraksi PKS ini.
Alfan menambahkan, setidaknya Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Tinggal Sementara, bagi WNI (bukan Asing) mendapat prioritas untuk tidak menjadi objek retribusi. ?Jadi retribusi hanya dikenakan pada orang asing, bukan WNI?, pungkas Alfan. ries
Foto : Alfan Khusaeri
