Politik Pemerintahan

Banleg Hanya Mampu Cetuskan Satu Perda

14-02-2011

beritasurabaya.net - Keberadaan alat kelengkapan dewan, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Surabaya, mandul. Badan ini justru tak bekerja karena banyak tugas dan fungsi pokoknya yang dijalankan di tingkat komisi.

Memang, keberadaan Banleg ini terbilang baru, dimulai sejak DPRD periode 2009-2014. Sebelumnya, DPRD Surabaya hanya menjalankan tugas dan fungsi pokok seperti itu memalui Panitia Legislasi. Panitia ini tentu tak masuk dalam alat kelengkapan dewan, sehingga hanya dibentuk secara situasional saja.

Berbeda dengan Banleg yang dibentuk layaknya alat kelengkapan dewan lainnya. Sudah tentu, kerja Banleg ini juga dianggarkan. Nah kalau fungsi Banleg ini mandul, tentu anggaran yang dikeluarkan untuk kinerjanya, sia-sia alias muspro.

Disampaikan anggota Banleg DPRD Surabaya Alfan Khusaeri, Senin (14/2/2011). Banleg yang terdiri dari sembilan orang dan diambil secara proporsional dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Surabaya itu memiliki fungsi, melakukan kajian Perda yang sudah ada.

Fungsi lainnya, bersama eksekutif membuat program legislasi daerah serta melakukan harmonisasi atau penyesuaian dengan undang-undang yang ada terkait Perda inisiatif DPRD Surabaya," kata Alfan.

Alfan juga memaklumi jika kerja Banleg tak maksimal. Ini karena lembaga baru tersebut, tetap memiliki frame lama, seperti menjalankan fungsi legislasi dewan melalui komisi-komisi.

"Seharusnya, menjalankan salah satu fungsi DPRD berupa legislasi, 1/3-nya harus dilakukan di tingkat Banleg. Tapi rekan-rekan justru lebih senang membahasnya di masing-masing komisi," tukas Alfan.

Bahkan terkait munculnya interpelasi dan angket terhadap Perwali 56 dan 57, justru benar-benar menunjukan Banleg DPRD Surabaya tak berjalan maksimal.

"Seharusnya masalah Perwali 56 dan 57 itu tak perlu dibesar-besarkan hingga ada upaya pemakzulan jika hal itu dibahas di tingkat Banleg. Tapi karena tak ada pembahasan tentang regulasi tersebut di Banleg, maka kasusnya pun menjadi besar," kata politikus PKS ini.

Alfan yang juga sekretaris di Fraksi PKS DPRD Surabaya mengungkapkan, dengan adanya Banleg di DPRD Surabaya, pada 2010 ini justru hanya mampu menelurkan satu perda inisiatif DPRD Surabaya, yakni Perda Pendidikan. Padahal, seperti di Ciamis, melalui Banlegnya, DPRD setempat mampu menelurkan 24 Perda inisiatif dan Balikpapan mampu menghasilkan 16 Perda inisiatif dewan.

Pada 2011 ini, melalui Banleg, DPRD Surabaya sudah mengancang-ancang membuat Perda inisiatif dewan sebanyak enam Perda. Diantaranya Perda tentang kepengurusan RT dan RW, Perda PKL, Perda tentang penertiban keamanan kota yang akan mengubah Perda tahun 1954 serta Perda terkait proteksi pasar tradisional. ries/bsn