Pembentukan Banleg Terlalu Dipaksakan
16-02-2011
beritasurabaya.net - Ibarat bayi premature, posisi Badan Legislasi (Banleg) DPRD Surabaya sama prematurenya.
Badan ini ahirnya terkesan dipaksakan lantaran pihak dewan ingin mengamanatkan PP 37/2010 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan.
Padahal, menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, sesuatu yang lahir premature atau dipaksakan pasti berjalan tak sempurna.
Apa yang dimaksud premature? "Yang premature itu seperti belum adanya tata tertib, malah sudah membentuk alat kelengkapan dewan. Selain itu, ada kaidah atau proses mekanisme pembentukan pengurus yang tak dilalui. Terkesan asal tunjuk, padahal seperti itu tak bisa dilakukan. Ini yang menyebabkan Banleg tak energik karena premature," jelas Musyafak, Rabu (16/2/2011).
Dengan begitu, di DPRD Surabaya itu perlu dilakukan penataan mekanisme sehingga kerja alat kelengkapan dewan bisa berjaan dengan sempurna.
"Mandegnya kinerja Banleg ternyata ibarat sebuah gunung es, tidak optimalnya kinerja semua alat kelengkapan Dewan di DPRD Surabaya," ungkap Musyafak.
Sebenarnya tak hanya Banleg yang tak bisa bekerja sesuai mekanime. Di komisi-komisi, karena asal tunjuk, justru kerjanya main serobot. Seharusnya, satu komisi meladeni beberapa tugas pokok dan fungsinya, justru amburadul.
Musyafak mengingatkan, pada saat pembentukan alat kelengkapan DPRD dilakukan tanpa dasar aturan yang sah, karena saat itu tata tertib belum bisa dibentuk mengingat PP yang mengaturnya belum ditetapkan pemerinah pusat.
Namun saat itu, kata Musyafak, semua alat kelengkapan dewan dibentuk dengan penetapan pimpinan. Dan ketika PP 37/2010 ditetapkan pemerintah pusat, lanjut Musyafak, tidak ada penyesuaian kembali. ries/bsn
