Politik Pemerintahan

Anggota Desak Definitifkan Sekretaris Dewan

21-02-2011

beritasurabaya.net - Sesuai UU 27/2009 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan, keberadaan sekretaris dewan dipilih dan diberhentikan kepala daerah dengan disahkan pimpinan DPRD.

Namun kenyataannya, keberadaan sekretaris dewan, justru tetap dipertahankan ketua DPRD Surabaya sebagai pelaksana tugas. Padahal, pemkot sudah pernah menyodorkan dua nama, namun tak mendapat respon pimpinan dewan.

Di DPRD Surabaya, sampai saat ini, Harry Sulistyawati masih menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD. Tentu saja setelah mendapat teguran dari Gubernur Jatim terkait jawaban surat atas rekomendasi Panitia Angket Perwali 56 dan 57 yang meminta adanya pembinaan oleh wali kota kepada sekretaris dewan, banyak kalangan legislator Yos Sudarso yang bereaksi atas dipertahankannya pelaksana tugas tersebut.

Bahkan penunjukkan dua nama sebagai calon pengganti Sekretaris DPRD yang lama Abu Chazim Latif, sudah dikirim Wali Kota Bambang DH (saat itu) ke dewan. Dua nama itu adalah Zainal Arifin dan Hadisiswanto Anwar. Nyatanya, pimpinan dewan saat ini belum juga memerosesnya.

Karena itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf bingung dengan hal tersebut. "Saya tak habis pikir dengan pimpinan dewan saat ini. Pemkot sudah lama menyerahkan dua nama untuk disetujui pimpinan DPRD. Sekarang, surat itu entah kemana? Ini ada apa, kok jabatan pelaksana tugas dipertahankan?" tandas Musyafak, Senin (21/2/2011).

Ditambahkan Musyafak, dalam pasal 398 UU 27/2009, sudah jelas tentang pengaturan sekretaris dewan. Bahkan dengan tidak disahkannya sekretaris dewan yang definitif justru merupakan gerakan agar sekretaris dewan taat pada ketua DPRD.

"Seharusnya, taat bukan kepada pribadi tapi kelembagaan DPRD sepenuhnya," ujar Musyafak.

Kebutuhan Sekretaris Dewan yang definitif itu benar-benar diharapkan kalangan DPRD. Penasihat Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Edie Budi Prabowo juga meminta agar pimpinan dewan segera memeroses surat Pemkot Surabaya atas sodoran dua nama sebagai calon sekretari dewan.

Namun kebutuhan sekretaris dewan yang defintif ini bisa dirasakan saat ada pemeriksaan keuangan oleh BPK. Dalam pemeriksaan atau audit keuangan tersebut, pelaksana tugas tak berhak mewakilinya.

Disampaikan Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundangan DPRD Surabaya, Imanuel. Menurut dia, secara administratif, jabatan pelaksana tugas memang bisa menjalankan kesekretariatan. Namun untuk pengambilan kebijakan strategis, pelaksana tugas tak bisa menjalankannya. ries/bsn

Foto : Musyafak Rouf